Pemilih Ganda, Antara Hoax dan Modus Berulang
- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
"Dan, mereka baru bisa masuk TPS di jam 12.00 WIB," ujar Dahliah.
Pada dasarnya, kasus KTP ganda di DKI Jakarta, sangat tidak mungkin terjadi. Sebab, dalam proses pembuatan e-KTP tidak hanya dilakukan dengan cara administratif semata, melainkan harus melakukan rekam fisik, yaitu rekam retina mata.
"Karena, rekamannya bukan hanya admistratif kan, tetapi ada rekam fisik kan. Jadi, setelah kita data pemilih berdasarkan data kependudukan itu semua hanya terdata cuma sekali dan itu semua sudah didata di Sidalih," katanya.
Berikutnya, mencederai demokrasi>>>
Â
Mencederai demokrasi
Meskipun sudah dipastikan informasi soal e-KTP ganda itu hoax, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat meminta pemerintah tegas mengusut tuntas beredarnya e-KTP palsu belakangan ini. Penyebar gambar e-KTP palsu harus ditindak.
"Itu sudah saya tanyakan dan palsu. Inilah yang harusnya diusut, siapa yang menyebarkan. Pemerintah harus tegas, negara harus tegas. Supaya tidak menimbulkan opini yang sesat," ujar Djarot, di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu 5 Februari 2017.
Pasangan Djarot, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok menuduh ada pihak yang tengah berupaya membangun opini tertentu dengan menyebarkan isu terkait e-KTP ganda. "Ini cuma pengen buat bangun opini saya kira," ujar Ahok di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Minggu, 5 Februari 2017.
Ahok memastikan tim suksesnya telah menelusuri terkait e-KTP tersebut, dan hasilnya adalah tidak benar. Ke depan, Ahok-Djarot sudah menugaskan tim suksesnya untuk menyiapkan saksi untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS pada 15 Februari 2017.
Tim saksi dari Ahok-Djarot akan langsung melaporkan, jika menemukan ada pemilih yang menggunakan KTP palsu supaya bisa menyalurkan hak suara. "Begitu ada yang mencurigakan, dicek, ketahuan, ya pidanain," ujar Cagub DKI nomor urut 2 ini.
Calon Gubernur nomor 1, Agus Harimurti Yudhoyono menyesalkan munculnya isu KTP ganda. Menurut Agus, isu KTP ganda seharusnya tidak perlu terjadi, karena mencederai demokrasi yang sudah berjalan baik.
Ia bersama tim sejak awal sudah mewanti-wanti praktik curang tersebut. Jika memang benar adanya, tentu ini menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pesta demokrasi DKI Jakarta.
