'Dagelan' Angket E-KTP DPR
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Perhatian kembali tertuju PKS dan sosok Fahri Hamzah. Membingungkan, ketika seorang Fahri kembali lagi berbeda sikap dengan partainya. Namun, keseriusan PKS dalam penolakan angket e-KTP perlu penegasan. Hanya sehari menjelang paripurna penutupan, partai dakwah ini mengeluarkan pernyataan jika menolak angket.
Seharusnya, sebagai partai, PKS bisa menginstruksikan kadernya seperti Fahri Hamzah agar satu suara. Â
"Dugaan motif kepentingan kelompok atau pribadi Fahri di balik pengesahan hak angket KPK bisa kita telusuri beberapa hari terakhir," ujar peneliti Formappi, Lucius Karus.
Begitupun dengan sikap PAN. Lewat Ketua Umum, Zulkifli Hasan, PAN menolak tegas angket e-KTP. Menurut Zulkifli, instruksi partai mengarahkan kader di DPR untuk menolak berbeda dengan kenyataannya. PAN seperti bersikap 'abu-abu' dalam persoalan ini di paripurna.
Namun, barisan parpol pemerintah minus PKB dalam hal ini seperti menunjukkan kekompakannya. Mulai dari PDIP, NasDem, Hanura, PPP, dan Golkar setuju mendukung usulan angket e-KTP. Padahal, beberapa hari sebelumnya, seperti PPP yang diwakili Sekjen Arsul Sani menekankan penolakan usulan angket e-KTP. Kenyataanya di paripurna lagi-lagi beda dengan beberapa hari sebelumnya.
Suasana interupsi di paripurna angket e-KTP, Jumat (28/4/2017).
Hal serupa dikatakan Hanura. Wakil Sekjen DPP yang juga Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan partainya tak mendukung angket e-KTP. Tapi, Hanura dalam paripurna menyatakan sikap berbeda.
Dadang Rusdiana menjelaskan alasannya mendukung hak angket e-KTP. Ia mengatakan partainya ingin mengetahui dan mendalami dugaan tekanan politik yang dilakukan anggota DPR. Apalagi, Miryam Haryani yang tersangkut e-KTP merupakan kader Hanura.
"Bener enggak ada tekanan, kami ingin tahu itu. Hanura mendukung untuk mendalami tekanan politik yang dilakukan anggota DPR," kata Dadang saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat 28 April 2017.
Hanura juga menekankan hak angket ini untuk mendalami perkara e-KTP. Hal tersebut menurut Dadang harus dibuktikan penyidik KPK agar proses yang berjalan berlangsung dengan benar. Pernyataan Novel Baswedan yang menyebut sejumlah nama anggota dan pimpinan Komisi III harus bisa dibuktikan.
Keterangan Novel saat menjadi saksi dalam persidangan di Tipikor, beberapa waktu lalu diminta untuk bisa dipastikan kebenarannya.
