Menanti Koalisi Baru SBY-Prabowo
- ANTARA FOTO/Kiki/IES
"What's going on in the country. Tapi hari ini Allah mengizinkan saya bertemu saudara-saudara, saya gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan hal yang saya anggap penting," kata dia.
Demokrasi mencemaskan
Saat giliran berbicara, Prabowo mencoba untuk mengingatkan peran mereka saat masih aktif di TNI dalam membangun demokrasi dan mendorong reformasi 98. Tapi saat ini, dia merasakan suasana yang agak prihatin.
"Pak SBY Presiden 10 tahun, dari TNI, saya juga dari TNI. Beliau bersama kami, perwira-perwira muda yang mendorong reformasi," kata Prabowo.
Prabowo mengungkapkan peran tersebut, khususnya perwira-perwira muda TNI kala itu, diakui oleh seluruh dunia. Bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dengan suka rela, dan cepat sekali.
"Kok bisa? Karena kami benar-benar percaya bahwa yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah demokrasi (berdasarkan) Pancasila," lanjut.
Baginya, demokrasi pelaksanaannya adalah pemilu. Oleh karena itu, dia menilai setiap upaya mengurangi kualitas demokrasi, atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia adalah mencemaskan.
Ia lantas menyinggung soal presidential treshold atau ambang batas presiden 20 persen. Dia menegaskan partainya juga Demokrat, PAN, dan PKS tidak ikut bertanggung jawab atas lahirnya aturan tersebut.
"Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 50 tauhun, di ujungnya sejarah akan menilai," kata dia.
Prabowo menegaskan aturan tersebut mencederai demokrasi. Sebab, memasung hak anak bangsa yang memiliki potensi, kualitas untuk menjadi pemimpin negara.
"Saya katakan Gerindra tidak ikut yang melawan sejarah. PT 20 persen adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat pada sesuatu yang seperti itu," ujarnya.
Prabowo bersyukur karena sikap Partai Demokrat, PAN, dan PKS sama dengan pendiriannya itu. Dia pun mengingatkan bahwa saat ini ada kecenderungan perusakan demokrasi.
"Jadi lahir dari kecemasan itu kami khawatir bahwa demokrasi kita ke depan bisa dirusak, karena itu sesuai yang disampaikan Pak SBY kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau, mengingatkan rekan yang ada di kekuasaan," lanjut mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.
