Menanti Koalisi Baru SBY-Prabowo
- ANTARA FOTO/Kiki/IES
Sebelum pertemuan antara SBY dengan Prabowo, Presiden Jokowi sempat memberikan tanggapan. Jokowi menilai tidak ada yang salah. Apalagi membahas masalah bangsa. Usai pertemuan, Jokowi juga segera bereaksi.
"Sangat berlebihan (pernyataan SBY). Perlu saya sampaikan tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak. Kan ada pers, media, ada juga LSM. ada juga yang mengawasi di DPR," kata Jokowi, di Cikarang, Bekasi Jawa Barat, Jumat 28 Juli 2017.
Selain itu, saat ini rakyat juga sudah bisa mengawasi pemerintahan secara langsung. Sehingga tidak ada ruang bagi penguasa, untuk menggunakan kekuasaan yang absolut.
Jika kekuasaan absolut dikaitkan dengan Perppu, menurutnya juga tidak benar. Sebab, setelah pemerintah mengeluarkan, maka akan dibahas lagi oleh DPR.
Jokowi menjelaskan, DPR juga punya otoritas, apakah menerima atau menolak. Disitulah menurutnya, proses demokrasi berjalan. Kekuasaan sudah dibagi-bagi dengan lembaga lain, termasuk DPR.
"Jadi tidak ada lagi kekuasan mutlak," katanya.
Jokowi menambahkan, proses demokrasi masih berlanjut. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan hasil di DPR, hal tersebut masih bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Apalagi, ada pihak-pihak yang melakukan aksi penolakan melalui demonstrasi. Jokowi menyatakan tidak sependapat dengan SBY bahwa ada kekuasaan mutlak itu.
"Jadi jangan dibesar-besarkan hal-hal yang tidak ada," lanjut Jokowi.
Tak ketinggalan, Jokowi juga menyindir Prabowo soal presidential threshoald 20 persen adalah lelucon yang menipu rakyat.
"Nah apalagi, kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen, 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai?" kata Jokowi.
Jokowi berasumsi, dulu semua pihak sepakat kalau PT itu 20 persen. Tapi aneh kalau Pemilu 2019 masih diterapkan tetapi malah disebut lelucon. Menurut Jokowi, penyederhanaan sangat penting dilakukan dalam rangka visi politik ke depannya.
"Coba bayangkan saya ingin berikan contoh, kalau 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen," katanya.
Yang terjadi selama ini, walau banyak partai pendukung tetapi kondisi di parlemen atau DPR juga tidak mulus. Apalagi, kalau presidennya nanti, dari partai yang keterwakilannya di DPR sedikit.
