Tawaran Mobil Antipeluru untuk Jokowi
- VIVA.co.id/Pius Mali
VIVA.co.id – Sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia, sudah sewajarnya bagi Joko Widodo untuk mendapat fasilitas very-very important person alias VVIP. Selain pengawalan ekstra ketat, Presiden juga berhak mendapat mobil kelas wahid yang selalu menemani tiap aktivitas kedinasannya.
Syarat mobil itu harus canggih, sudah tentu. Aman, apalagi. Karena memang bukan cuma Jokowi, semua kepala negara juga mendapat fasilitas demikian.
Selama ini Jokowi menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard. Mobil lapis baja yang digunakan merupakan mobil bekas pakai presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Sederet fitur canggih sudah diusung, di antaranya tahan terhadap senjata militer standar dan memberi perlindungan terhadap fragmen yang muncul dari ledakan.
Mobil itu juga telah mengadopsi perlindungan VR9. Dapat menahan tiga tembakan dari senapan militer M60, M14, atau FAL-FN, serta tembakan senjata kecil seperti M16, dan 357 Magnum, termasuk memberi perlindungan tahan terhadap fragmen yang muncul dari granat tangan, serta bahan peledak lainnya.
Meski canggih, usia pakai tak pernah bisa berbohong. Beberapa kali mobil Jokowi mengalami mogok ketika tengah digunakan di acara kedinasan.
Kasus ini lalu dirisaukan banyak orang. Apalagi mantan gubernur DKI Jakarta itu seorang pemimpin negara yang mobilitasnya sangat tinggi. Bukan soal kualitas buruk dari mobil yang digunakan, namun karena usia pakai yang tak lagi laik.
Dalam catatan, sudah empat kali mobil dinas mantan wali kota Solo itu mogok. "Total mogoknya empat kali, terakhir di Kalimantan Barat, di Mempawah, dan itu sebelum masuk ke Kota Pontianak. Memang kondisi mobilnya sudah 10 tahun lebih, tetapi Presiden masih merasa, menganggap bahwa mobil itu masih bisa digunakan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.
Insiden mogoknya mobil Presiden kemudian menyiratkan adanya kegentingan untuk pengadaan mobil baru kepresidenan. Kendati Jokowi kerap menolak mobil baru, pemerintah bisa menganggarkan pengadaan mobil dinas kepresidenan tanpa persetujuan Jokowi. "Enggak harus disetujui Presiden, pengadaan biasa. Keputusan menteri saja selesai," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, saat itu.
