- REUTERS/Ammar Awad
VIVA – Rencana Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sontak menuai reaksi dunia. Sikap Donald Trump itu dicap radikal setelah sekian lama, posisi Yerusalem sengaja dipertahankan sebagai “milik bersama”. Yerusalem adalah kunci. Dan mengakuinya sebagai teritori Israel sama artinya dengan memupus mimpi perjuangan kemerdekaan Palestina yang tertindas.
Lima puluh tahun upaya perdamaian antara Palestina dan Israel kini digoyang dengan rencana Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal itu bakal dilakukan menyusul rencana Presiden AS Donald Trump yang akan mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sekutu lama AS tersebut.
Israel jelas menyambut hal ini. Sejak Trump terpilih menjadi Presiden AS, Israel memang berharap banyak bisa memperbaiki hubungan dengan AS yang sempat tak mesra pada era Presiden Barrack Obama. Obama kala itu tak sreg dengan ekspansi pembangunan permukiman yang dilakukan Israel di wilayah Yerusalem bagian timur dengan mengandalkan kekuatan militer. Dampaknya, posisi warga Palestina yang berada di wilayah itu semakin terdesak.
Harapan Israel ternyata mulai berbuah kenyataan. Salah satu bukti monumental adalah wacana Trump yang akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang berimplikasi pada pemindahan Kedubes AS ke wilayah itu.
Padahal sekian lama, belum ada Presiden AS yang mau meluluskan secara gamblang harapan Israel mencaplok Yerusalem sebagai miliknya. Status quo tetap dipertahankan demi menjaga perdamaian dan pembicaraan melalui two states solution.
“Saya sangat berharap keputusan Presiden Trump memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem ini sudah final dan kami harap segera melihat Kedubes AS ada di sana, entah minggu depan atau bulan depan,” kata Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman sebagaimana dikutip dari laman Telegraph.
Diketahui bahwa mekanisme pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota dan pemindahan Kedubes AS tak bisa dilepaskan dari Aturan Enam Bulanan atau Waiver Authority yang harus ditandatangani oleh setiap Presiden AS untuk mengantisipasi Undang Undang AS Tahun 1995 tentang Kedutaan Besar Yerusalem.
Undang Undang tersebut memandatkan bahwa AS harus menempatkan kedutaannya untuk Israel di Yerusalem. Jika tidak, maka akan berimplikasi pada tak cairnya sebagian anggaran di Kementerian Luar Negeri AS.
Selama ini, UU itu disikapi dengan pertanggungjawaban Presiden AS dengan menandatangani Waiver Authority yang memiliki masa berlaku hingga 6 bulan. Keputusan menandatangani aturan tersebut sejak tahun 1998 memberi tenggang bagi setiap eksekutif untuk belum merealisasikan pemindahan Kedubes AS dengan alasan kepentingan nasional AS.
Aturan enam bulan harus diteken Presiden AS sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Kongres AS agar sanksi pembekuan anggaran bisa dihindari. Di sisi lain, tak menandatangani Aturan Enam Bulanan mengandung
pesan bahwa Presiden AS akan segera memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem sebagaimana perintah UU Tahun 1995.
Senin, 4 Desember 2017 seharusnya menjadi tenggat waktu bagi Trump untuk meneken Waiver Authority tersebut namun sayangnya belum dipastikan Trump sudah menandatanganinya. Ditengarai, Trump akan mengabaikan aturan tersebut sejalan dengan isu pemindahan kantor Kedubes AS dari Tel Aviv.
Sementara pada Rabu, 6 Desember 2017, Trump sempat disebut akan mengumumkan bahwa AS akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Namun penasihat Presiden Trump yang tak lain adalah menantunya, Jared Kushner mengatakan bahwa Trump belum final akan meneken Waiver Authority. Sementara Juru Bicara Gedung Putih Hogan Gidley mengatakan bahwa Trump memang akan menunda pengumuman pengakuan atas Yerusalem menyusul Presiden
AS masih melakukan kunjungan ke Utah. Namun kata dia, yang menjadi soal bukan lagi perihal memindahkan Kedubes atau tidak melainkan memilih waktu yang tepat untuk mengumumkannya.
“Presiden sudah yakin soal isu ini jadi bukan lagi tentang mengubah sikap namun yang menjadi soal adalah tentang kapan diumumkan saja,” kata Gidley.
Jelang Idul Fitri, Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Kejahatan Israel di Gaza merupakan genosida dan merupakan pelanggaran serius, menghancurkan semua nilai kemanusiaan, kata serikat pekerja tersebut dalam sebuah pernyataan
