- Yahoo Finance
VIVA – Proses impeachment atau pemakzulan Donald Trump masuk tahap baru. Hearing dan pemeriksaan saksi di Majelis Rendah DPR menjerat Trump atas dua poin, high crimes dan misdemeanors.
Masih ada tahap lanjut penentuan nasib politik presiden Amerika Serikat itu. Donald Trump bak berada di tubir pemakzulan. Namun, akankah dia jatuh?
High crimes dan misdemeanors merupakan dua dari empat hal yang dituliskan founding fathers AS. Empat hal ini yang bisa dijadikan pasal untuk penjungkalan presiden.
Poin itu termaktub dengan frasa “treason, bribery or other high crimes and misdemeanors”. Frasa tersebut terdapat di ayat 2 Pasal 4 Konstitusi AS. Para founding fathers itu memang disebut tidak merincikan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk di dalamnya.
Namun, hal tersebut bukan semata soal adanya kejahatan pribadi sang presiden. Pada prinsipnya, pemakzulan adalah jalan yang dilakukan apabila presiden dianggap sudah membahayakan kebebasan dan negara.
Pemakzulan bukan diposisikan hukuman, melainkan sebuah prosedur untuk melindungi negara AS dan prinsip kebebasan yang dianutnya. Secara harafiah, high crimes dan misdemeanors, dua hal yang dikenakan itu bisa diartikan kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Atas dasar tersebut, Majelis Rendah DPR Amerika Serikat yang didominasi Partai Demokrat menyimpulkan Donald Trump sudah melakukan hal jahat pula menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadinya.
Dalam audiensi dan hearing para saksi yang tak dihadiri sekalipun oleh Donald Trump, presiden AS itu disimpulkan harus dimakzulkan segera. Namun, jelas keputusan Majelis Rendah bukan babak akhir. Keputusan ini masih harus disidangkan dan disetujui di DPR lalu kemudian dibawa ke Senat.
Donald Trump diseret ke proses pemakzulan lantaran diduga meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilansir BBC, untuk melakukan penyelidikan terhadap Hunter Biden. Hunter tak lain adalah putra kandung politikus Partai Demokrat Joe Biden yang akan maju menjadi pesaing Donald Trump di Pemilu 2020.
Hunter diketahui sempat bekerja di sebuah perusahaan gas besar di Ukraina pada saat ayahnya masih menjabat sebagai wakil presiden AS mendampingi Presiden Barack Obama saat itu.
Trump disebut meminta agar Zelensky menyelidiki dan mencari bukti dugaan korupsi dengan iming-iming adanya bantuan dana militer ke pemerintah negara tersebut. Selain itu, Presiden Zelensky disebut dijanjikan diundang ke Washington DC.
Tindakan Trump tersebut dianggap membahayakan negara lantaran dia menyalahgunakan kekuasaan dan akses kepada pemimpin negara lain untuk dimanfaatkan demi kepentingannya. Disebut hal itu juga akan berbahaya karena uang dari AS akan bisa digunakan oleh Ukraina untuk melawan Rusia yang akan memperparah konflik keduanya. Secara tak langsung, imbasnya akan bisa sampai ke AS sendiri yang juga tidak selalu “akur” dengan Rusia.
Pangkal Terungkap
Awal mulanya dugaan skandal ini terungkap melalui informasi yang diberikan oleh seorang pejabat intelijen yang tak diungkap namanya. Pada Juli 2019, dia menyatakan bahwa ada pembicaraan telepon antara Donald Trump dan Zelensky mengenai hal tersebut.
Ternyata pada saat itu dana bantuan militer AS ke Ukraina memang belum dikucurkan juga. Menurut informasi intelijen itu, Trump menekan agar pemerintah Ukraina melakukan investigasi terhadap Hunter, setelah itu dana kucuran akan cair. Tak tanggung-tanggung, nilainya ratusan juta dolar AS.
Tak hanya itu, Pelaksana Dubes AS untuk Ukraina, Bill Taylor juga mengatakan bahwa stafnya mendengar percakapan telepon Dubes AS untuk Uni Eropa Gordon Sondland. Hal tersebut terjadi ketika Sondland berada di sebuah restoran di Kiev.
Menurut kesaksiannya, terdengar Sondland mengatakan kepada Trump bahwa orang-orang Ukraina siap maju. Selain kesaksian Taylor, mantan dubes AS sebelumnya juga memberi kesaksian dia ditarik Trump dari posisinya di Ukraina, karena dianggap tak bisa menekan pemerintah Ukraina melakukan kehendak Trump.
Donald Trump tak menampik bahwa dia pernah melakukan pembicaraan telepon dengan Zelensky pada Juli 2019. Namun Trump mendeskripsikan pembicaraan mereka seputar “hal-hal baik”. Sementara itu, mantan staf Donald Trump di hearing DPR juga membenarkan mendengarkan Trump berbicara dengan presiden Ukraina mengenai hal yang kurang pantas.
Hingga saat ini, Trump tampak tak ambil pusing dan terkesan meremehkan penyelidikan pemakzulan itu. Menurutnya, hal yang menjerat dia tak punya bukti kuat.
Dan memang, Gedung Putih juga dipastikan menahan berbagai data dan dokumen yang bisa mendukungnya dan belum ada mekanisme yang bisa memaksa akses ke Gedung Putih itu wajib dibuka.
Bahkan, Trump yang sudah mempersiapkan tim kampanyenya untuk Pemilu 2020 dengan enteng menyerukan agar Partai Demokrat di DPR bekerja dengan cepat. Memang waktu amat terbatas hingga akhir tahun mengingat tahun 2020 segera diumumkan pencalonan presiden untuk Pilpres AS.
“Kerjakan dengan cepat ya,” kata Trump sedikit mengejek, dilansir laman BBC.
Tahapan Pemakzulan
Pemakzulan adalah sebuah mekanisme yang disiapkan oleh konstitusi AS untuk menghambat pemimpin negara melakukan penyalahgunaan kekuasaan hingga membahayakan negara. Namun, ihwal memakzulkan seorang presiden AS bukan perkara enteng. Ada tahapan yang harus dilalui dan tarik-menarik politik di sana pula tak bisa dihindari.
Hal tersebut akan digulirkan apabila ada “treason, bribery or other high crimes and misdemeanors”. Sementara itu, istilah high crimes dan misdemeanors secara historis juga kerap merujuk pada kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau kejahatan pidana.
Tahapan pemakzulan dimulai di Majelis Rendah dengan informasi dan bukti awal yang mereka terima. Pada tahap ini akan dihadirkan saksi dan diperiksa testimoni berikut data-data yang ada.
Melalui voting lalu akan diputuskan pasal apa yang bisa dikenakan. Setelah lolos dari Majelis Rendah maka akan masuk ke Kongres DPR. Apabila disetujui maka akan masuk ke sidang Senat dan akan divoting. Jumlah voting akan menentukan apakah si presiden dimakzulkan atau tidak.
Untuk kasus Trump, saat ini akan dibawa ke Kongres. Secara hitung-hitungan, terdapat 431 anggota di DPR dengan 233 di antaranya adalah dari Partai Demokrat, yang notabene oposisi Donald Trump, sedangkan presiden AS itu berasal Partai Republik.
Hanya diperlukan angka voting 51 persen untuk menyatakan Trump memang memenuhi unsur dalam pasal pemakzulan. Dengan gambaran angka di atas, karena itu dimungkinkan pemakzulan akan berhasil di DPR lantaran Demokrat tak perlu sama sekali suara dari anggota Republik.
Namun, di Senat dikuasai oleh Partai Republik. Ada 53 anggota Republik dan 45 dari Demokrat. Selain itu, ada dua orang independen yang diprediksi di sisi Demokrat.
Kendati demikian, untuk memenangi pemakzulan maka Demokrat harus mendapatkan suara dua per tiga. Untuk itu setidaknya dibutuhkan 20 anggota Partai Republik yang setuju pemakzulan. Artinya hal tersebut bukan perihal gampang.
Siapa Saja yang Pernah Akan Dimakzulkan
Dalam sejarah AS, sebenarnya hanya ada dua presiden yang dimakzulkan dan itu pun tidak sampai harus meninggalkan Gedung Putih. Andrew Jackson pada 1868 dan Bill Clinton tahun 1998 sebagaimana dilansir History.com. Sementara itu, dua orang lainnya, kasusnya tak sampai hingga Senat.
Selanjutnya, dua orang presiden yang pernah digulirkan dalam pemakzulan secara formal yaitu Richard Nixon dan Donald Trump. Sebenarnya tak sedikit presiden AS yang diancam akan dimakzulkan. Namun, pada kenyataannya tak pernah digulirkan di Kongres. Hanya gertakan tinggal gertakan.
Andrew Jackson dimakzulkan karena mencopot menteri Perang AS saat itu, Edwin Stanton. Bill Clinton dimakzulkan dalam kasus skandal dengan Monica Lewinsky yang merupakan pegawai magang di Gedung Putih.
Clinton disebutkan berbohong atas skandalnya tersebut. Namun, saat di Senat dia bebas dari tuduhan itu lantaran Senat kala itu didominasi Demokrat.
Lain lagi dengan Richard Nixon yang lalu langsung mengumumkan pengunduran diri pada tahun kedua periode keduanya sebagai presiden. Nixon terjerat skandal Watergate. Pada 29 Juli 1974, sebanyak 28 dari 38 anggota Komite Hukum DPR memilih dia dimakzulkan. Namun sebelum proses itu berlanjut, Nixon memilih mundur.
Maka cerita tentang Trump masih dinantikan ujungnya. Meski bisa diprediksi, pemakzulan ini tak harus sampai melengserkan presiden yang didukung mayoritas di Senat yang akan menjadi gawang terakhir pemakzulan.
Bahkan, lembaga survei sudah kembali mengukur bahwa Trump tak mustahil menang kembali di pemilu tahun depan. Laporan American Values Survey 2019 yang merupakan survei oleh Public Religion Research Institute diadakan sejak 22 Agustus hingga 15 September 2019. Hasil survei menunjukkan dukungan politik dan masyarakat AS terhadap presiden kontroversial itu masih cukup besar.
Setidaknya 45 persen simpatisan Republik merupakan warga yang tak mengenyam pendidikan tinggi dan cukup suka dengan Trump. Kemudian, 55 persen responden menjadikan Fox sebagai referensi yang tak lain adalah media terafiliasi dengan keluarga Trump tersebut dilansir Business Insider.
Apabila langkah pemakzulan Trump kandas di Senat maka kans terbuka lebar bagi Donald Trump untuk memimpin kedua kalinya. (art)
