Sumber :
- VIVA/Putri Nur Ifdah
VIVA – Setelah undang-undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan, pemerintah mulai menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan disahkan sejak 27 April 2017 lalu.
Seperti yang kita ketahui, budaya memerlukan kebebasan bergerak. Ketika ada Undang-Undangnya, apakah kemudian kebudayaan menjadi terbatas atau kaku?
Pertanyaan retoris ini muncul dari Glenn Fredly dan Buddy Ace ketika menjadi moderator konvensi seni bertajuk Musik dalam Pemajuan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Koalisi Seni Indonesia pada 19 Februari 2018. Acara ini diadakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dan manfaat UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terutama di bidang musik.
Menurut Stanley Tulung, mantan jurnalis musik dan selaku pembicara, sampai saat ini masyarakat masih minim untuk mengetahui Undang-Undang tersebut. “Karena akses ingin tahu mereka masih sedikit dan ruang publik seperti ini masih kurang, khususnya di beberapa daerah," kata dia.
Glenn juga menambahkan, bahwa pendidikan musik secara formal dan non formal itu sangat penting. Musik merupakan potensi ekonomi kreatif terdepan.
Lalu bagaimana memajukannya potensi tersebut?
Pemajuan potensi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek kemajuan yang dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan. Saat ini Glenn dan beberapa rekan musisi berupaya untuk membangun ekosistem musik di beberapa kota di Indonesia.
Menurutnya hal tersebut sangat penting dilakukan agar budaya Indonesia bisa tergarap dengan baik, terutama di kota-kota kecil di Indonesia yang minim pengetahuan akan musik dan industri kreatif.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Glenn juga menambahkan, bahwa pendidikan musik secara formal dan non formal itu sangat penting. Musik merupakan potensi ekonomi kreatif terdepan.
