-
“Saat ini, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah jumlahnya ada di kisaran 12-13 ribu termasuk Puskesmas dan rumah sakit,” tuturnya.
Secara perhitungan matematika sederhana, jika jumlah fasilitas yang bisa memproses vaksinasi COVID-19 lebih banyak maka proses vaksinasi akan lebih cepat dan luas cakupannya.
"Sementara itu, penyedia layanan kesehatan swasta ada sekitar 10 ribu. Yang swasta ini bisa dipakai untuk vaksin gotong royong membantu mempercepat proses vaksinasi COVID-19. Bukan untuk komersial tapi memberikan pertolongan kepada bangsa yang sekarang terkena dampak pandemi,” ujarnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah harus tetap berperan menyediakan vaksin COVID-19. “Bukan untuk kemudian diperjualbelikan atau komersialisasi karena menurut saya vaksin harusnya tetap gratis karena ini merupakan barang publik untuk mengatasi pandemi. Jika nanti menggunakan vaksin yang di luar merek yang dipakai pemerintah harus tetap sesuai dengan standar keamanan, efikasi, ijin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari BPOM dan halal,” paparnya.
Pada pelaksanaannya, tambahnya, kalau nantinya ada biaya yang timbul terkait layanan dalam vaksinasi gotong royong saya rasa itu wajar.
