PPATK Harus Bersikap Tegas Terhadap Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, agar bersikap tegas terhadap transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pernyataan tersebut dia ungkapkan melalui akun Twitter pribadi miliknya @bennyharmanID. Dalam cuitannya, Benny Harman mengatakan bahwa sebaiknya PPATK menyerahkan persoalan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).

img_title Cucun Dorong Sinergi DPR dan Akademisi Perkuat Kedaulatan Ekonomi Berbasis Konstitusi

"Mestinya Ketua PPATK serahkan dokumen itu ke APH, KPK, Polisi, atau Jaksa untuk diusut. Kalau sudah diserahkan namun tetap tidak mengusutnya, laporkan ke presiden. Kalo presiden tetap tak peduli, laporkan ke rakyat seperti yg dilakukan sekarang. Hanya janganlah mencla mencle," ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diketahui, sebelumnya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana telah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pantauan dari beberapa media, disampaikan bahwa berkas sebanyak 200 kali sudah diserahkan sejak 2009 hingga 2023.

img_title Geger Pegiat Medsos Cakra Adi Negara Dijemput Tim Siber Polda Metro, Ternyata Dipolisikan Aktivis Dani Eko Wiyono AMPB

"Itu ada 200 berkas individual, diserahkan 200 kali sepanjang 2009-2023," kata Ivan sebagaimana dikutip dari media nasional.

Dia memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis ini bertahap. Sedangkan, terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak tahu soal temuan janggal ratusan triliun seperti yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD itu.

img_title Dasco Ceritakan Putrinya Jadi Sasaran Perundungan Karena Imbas dari Politik
Uya Kuya raih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Unissula Semarang

Uya Kuya Pamer Ijazah S1 dan Magister, Imbas Munculnya Petisi Desak Anggota DPR Buktikan Kelulusan

Baru-baru ini muncul sebuah petisi yang meminta agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dapat menunjukkan ijazah mereka secara transparan.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut