Menpora: Tuan Rumah PON Aceh-Sumut Jangan Pakai Atlet Daerah Lain

Deklarasi PON XXI Aceh-Sumut 2024
Sumber :
  • VIVA/Dani Randi

VIVA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali mengingatkan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 tidak mengambil atlet dari provinsi lain gara-gara untuk mengejar prestasi.

Pj Gubernur Sumut Terus Ajak Masyarakat Sukseskan PON 2024

Zainudin mengingatkan agar dalam mengejar prestasi, pemerintah provinsi tidak boleh melakukan praktik-praktik yang tidak terpuji. Misalnya merekrut atlet dari provinsi lain dengan iming-iming yang menggiurkan sehingga akan merugikan provinsi asal si atlet.

“Prestasi diperoleh dengan pembinaan, bukan dengan mengambil atlet yang telah dibina oleh daerah lain dengan iming-iming,” ujar Zainudin usai mendeklarasikan PON XXI Aceh-Sumut di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis, 24 Februari 2022.

Persiapan PON 2024 On The Track, Ini Pesan Pj Gubernur Sumut ke OPD

Hal itu, kata Menpora juga diwajibkan bagi provinsi lain yang akan mengirim atletnya di PON Aceh-Sumut. Menurutnya selama ini banyak atlet PON yang tidak murni dibina oleh daerah itu sendiri.

Untuk menghindari itu, pihaknya akan memperkuat pembinaan atlet di seluruh daerah di Indonesia dan kemudian hasilnya akan dilihat di PON 2024 mendatang.

Sport Centre Sumut Target Rampung Juli 2024, Ini Pesan Menko PMK

Sehingga nanti pihaknya bisa melihat daerah-daerah mana saja yang pembinaanya lemah dan sektor mana yang harus diperkuat lagi.

“Nah jadi bagaimana kita mengukur kalau atletnya bukan dibina dari daerah itu. Dari situ bisa kita lihat bahwa oh, daerah ini lemah jadi harus kita perkuat di sektor pembinaan, itu juga bagian tujuan PON ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menpora bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edi Rahmayadi mendeklarasikan tuan rumah bersama PON XXI/2024 Aceh-Sumut.

Zainudin menyebutkan, penyelenggaraan PON dengan dua tuan rumah merupakan pengalaman pertama Indonesia. Keputusan penunjukan dua provinsi sekaligus sebagai tuan rumah, kata Zainudin, sebagai upaya pemerataan keadilan mengingat begitu banyaknya provinsi di Indonesia.

“Jika tidak dicoba penunjukan dua provinsi sekaligus, maka giliran provinsi-provinsi lainnya untuk mendapat kesempatan menjadi tuan rumah PON akan sangat lama,” ucapnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya