Microsoft tampaknya melakukan monopoli di Republik Indonesia. Saya bersama istri saya berkunjung ke Megabazar di JHCC pada tanggal 1 Maret 2009. Kami dengan terpaksa membatalkan niat kami untuk membeli netbook / laptop dengan prosesor Atom. Praktis semua netbook / laptop dengan prosesor Atom yang kami temui telah di bundel / pre-install dengan Microsoft dan harga yang harus dibayar sudah termasuk Microsoft di dalam-nya. Artinya, pembeli dipaksa untuk membayar Microsoft bersama netbook tersebut tidak peduli walaupun tidak akan digunakan.
Paling tidak untuk Netbook, tidak ada toleransi bagi mereka yang ingin menggunakan open source di laptop-nya, kita semua harus membayar sistem operasi Mircosoft yang sudah terbundel. Bayangkan jika terjual ribuan laptop / bulan, artinya bangsa Indonesia harus membayar beberapa miliar rupiah / bulan ke Microsoft padahal tidak digunakan oleh penggunanya. Padahal jelas-jelas Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan “Indonesia, Go Open Source!”
Hal ini tampaknya merupakan pelanggaran terhadap UU 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Besar harapan saya teman-teman di redaksi dapat menayangkan hal ini di surat pembaca surat kabar anda. Semoga dapat menggugah teman-teman di KPPU, Menteri Pedagangan, Menkominfo dan Menristek untuk melihat lebih jauh tentang kasus ini.
Hormat Saya,
Onno W. Purbo, Ph.D
Penulis Teknologi Informasi
Tembusan:
Ketua KPPU
Menteri Perdagangan
Menteri Komunikasi dan Informasi
Menteri Negara Riset dan Teknologi
VIVA.co.id
28 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
1 dari 3 Pelaku Ganjal ATM di Ciputat Diciduk Polisi Saat Melancarkan Aksinya 2 Rekanya Masih DPO
Siap
4 menit lalu
Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur berhasil membekuk pelaku ganjal ATM, penangkapan dilakukan saat pelaku tengah melancarkan aksinya. Pelaku diamankan di sebuah anjungan
Cara Cek dan Reaktivasi NIK KTP DKI Jakarta yang Dinonaktifkan Secara Online Lewat Smartphone
Gadget
36 menit lalu
Sejak April 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tengah melakukan penataan NIK warga DKI Jakarta.
Anies Baswedan tegaskan pesan perubahan terus digaungkan dengan menyusun untuk Indonesia tetap bisa dilaksanakan meski dirinya telah kalah dalam kontestasi Pilpres 2024.
Halal Bihalal dan Musda IKA SKMA Jatim, Pj Gubernur Adhy Tegaskan Komitmen Soal Hutan
Jatim
sekitar 1 jam lalu
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Halal Bihalal dan Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA).
Selengkapnya
Isu Terkini