Berita Terbaru Konstitusional

Ketua MPR mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati putusan apa pun yang dikeluarkan MK berkaitan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024.

Bagi JK, hak angket atau pembentukan pansus bisa menyelesaikan masalah pemilu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terganggu dengan wacana digulirkannya hak angket oleh sejumlah Partai Politik

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, mengatakan tidak perlu takut dengan wacana untuk melakukan pengajuan hak angket di DPR RI, terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut pakar, hak angket DPR ibarat operasi sesar yang tak dikenal dalam sistem penyelesaian sengketa Pemilu.

Pakar hukum menyebut, penyelesaian sengketa hasil pemilu tidak ada aturan diselesaikan melalui hak angket DPR RI. Tetapi melalui Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan di DPR

Isu pemakzulan Presiden RI Jokowi tengah jadi perhatian karena dimunculkan sejumlah tokoh dalam Petisi 100.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan rakyat Indonesia memiliki kedaulatan besar dalam menentukan masa depan melalui Pilpres dan Pileg 2024.

Menurut relawan Prabowo, setiap orang termasuk Gibran yang maju sebagai bakal cawapres punya hak secara konstitusional.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada enam eksil yang mengajukan "multiple entry visa" untuk bebas mengunjungi Indonesia.

Penting dan urgen untuk dorong peralihan kekuasaan eksekutif secara tertib sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan pelantikan Presiden yang baru terpilih.

Cara mantan Wamenkumham) Denny Indrayana yang mengirim surat ke DPR untuk meminta dilakukan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Ri Joko Widodo jadi sorotan luas