Bahlil Tegaskan Jokowi Tidak Pernah Terganggu soal Wacana Hak Angket

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terganggu dengan wacana digulirkannya hak angket olah sejumlah partai politik terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak pernah terganggu dengan tuduhan kecurangan pemilu.

Rosan : Sidang MK Komprehensif, Adil dan Transparan

“Enggak ada (Presiden terganggu dengan hak angket). Mana ada Presiden terganggu, biasa aja. Pemilu diceritain macam-macam, dituduh, santai aja,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 26 Februari 2024.

Presiden Jokowi hadir di tengah-tengah nasabah PNM Mekaar

Photo :
  • PNM
Cek Bendungan di Gorontalo Bareng Rachmat Gobel, Jokowi: Proyeknya Selesai Akhir 2024

Bahlil mengaku heran Presiden Jokowi dituduh-tuduh terus, seperti memberikan bantuan sosial (bansos) untuk mengarahkan memilih salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden atau pasangan partai pada Pemilu 2024.

“Mana ada? Enggak ada kan? Dibilang Presiden akan mengintervensi pemilu, mana ada? Buktinya sampai sekarang, mohon maaf, PSI juga masih proses penghitungan. Jadi enggak bisa. Ini hanya persoalan persepsi orang-orang, mohon maaf tidak menganggap proses demokrasi berjalan,” jelas dia.

Sudaryono Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Photo :
  • VIVA/Andrew Tito

Menurut dia, Presiden Jokowi tidak membahas soal antisipasi hak angket dalam Sidang Kabinet Indonesia Maju yang digelar di Istana Negara pada Senin, 26 Februari 2024. Tentu saja, kata dia, hak angket itu merupakan hak konstitusional bagi anggota DPR RI.

“Itu kan hak konstitusional bagi parlemen untuk melakukan proses-proses itu selama substansinya benar. Kalau persoalan angketnya pemilu, pakar hukm yang paling tahu. Tapi menurut pandangan saya sih, proses pemilu sudah dikanalisasi dari proses Bawaslu atau MK. Yang bisa diangket kan pemerintah, pelaksana pemilu kan adalah Bawaslu dan KPU, mereka punya lembaga indpenden sendiri,” tegas Bahlil.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya