Berita Terbaru Perludem

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengomentari soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen 4 persen untuk Pemilu.

MK menyatakan ambang batas parlemen 4 persen diubah sebelum pemilu 2029

MK menilai ambang batas parlemen 4 persen tak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum.

Pernyataan Jokowi jadi sorotan karena bilang Presiden juga boleh kampanye asal tak pakai fasilitas negara.

Perludem memperingatkan bahwa sangat berbahaya jika sistem Pemilu diputuskan oleh MK. Sebab, MK tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sistem Pemilu tersebut.

Perludem menyerahkan berkas kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses persidangan uji materiil sistem proporsional terbuka.

Perludem menyoroti momen para elite parpol bermanuver jelang pelaksanaan proses pemilu dengan mengubah UU.

Perludem kritisi masa kampanye Pemilu 2024 yang hanya 75 hari. Hal ini berbeda jauh dengan kampanye Pemilu 2019.

MK akan jadi sorotan karena wacana Pemilu 2024 yang kemungkinan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Payung hukum Pemilu 2024 diperlukan untuk menguatkan regulasi terkait keberadaan 3 provinsi di Papua.

Pengawasan terhadap pengisian pejabat kepala daerah dilakukan guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang selama proses rekrutmen hingga jalankan roda pemerintahan.

Anggaran Pemilu 2024 merupakan tanggungjawab KPU, Presiden, dan DPR. Anggaran harus segera ditetapkan.