Ahli Forensik dr. Djaja: Syarat Autopsi Harus Membuka 3 Bagian Tubuh Ini

Ahli forensik yang menguasai patologi dan toksikologi, dr Djaja Surya Atmadja
Sumber :
  • Catatan Demokrasi

Jakarta – Ahli forensik yang menguasai patologi dan toksikologi, dr Djaja Surya Atmadja, menjelaskan prosedur bagaimana tahapan jika menemukan seseorang yang mengalami kematian tak wajar.

img_title KPK Tahan Staf Anggota DPR, Diduga Terima Jatah Rp1,26 Miliar dari Dana Hibah Jatim

Djaja merupakan satu dari sejumlah saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan kasus ‘Kopi Sianida’ yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso tahun 2016 silam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Wayan Mirna Salihin

Photo :
  • Facebook

img_title Mantan Plt Bupati Sabu Raijua Jadi Tersangka Korupsi Rp3,8 Miliar, Langsung Dijebloskan ke Rutan

“Kalau ada kasus orang meninggal tidak wajar, itu wajib diautopsi, sesuai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 133 menyatakan penyidik yang menangani korban keracunan atau mati yang diduga karena tindak pidana dia harus meminta bantuan ahli (dalam hal ini dokter forensik),” ujar Djaja dalam Catatan Demokrasi tvOne dikutip VIVA Kamis, 12 Oktober 2023

Djaja menerangkan bahwa syarat melakukan autopsi adalah dokter forensik harus membedah atau membuka tiga bagian tubuh, mulai dari kepala, dada hingga perut kemudian memeriksa seluruh organ dalam.

img_title Tak Masalah Ijazah Jokowi Diuji Forensik Kembali, Kuasa Hukum Ayah Gibran Beri Syarat Ini ke Roy Suryo

Apabila, tiga bagian tersebut hanya salah satunya saja yang dibuka, misalkan bagian kepala. Maka, kata Djaja hal tersebut tidak dapat dikatakan bagian dari autopsi.

“Sebab kalau tidak dibuka tiga bagian tubuh tadi (kepala, dada dan perut) dokter tidak akan tahu penyebab matinya. Jadi artinya kalau orang mati tidak wajar, tidak akan diketahui sebab matinya. Kalau tidak diketahui sebab mati, maka tidak mungkin ada tersangka,” jelasnya

Lebih lanjut, Djaja menjelaskan, apabila proses autopsi mendapat penolakan dari pihak keluarga maka keputusan dikembalikan kepada penyidik kepolisian yang menangani kasus tersebut.

“Orang bilang kalau keluarga memiliki hak untuk menolak autopsi, maka saya katakan tidak. Lihat pasal 134 (KUHAP),” ungkap Djaja

Ahli forensik yang menguasai patologi dan toksikologi, dr Djaja Surya Atmadja

Photo :
  • Catatan Demokrasi

Dalam pasal 134 KUAHP poin pertama diterangkan, apabila penyidik harus melakukan autopsi untuk mencari bukti, maka penyidik wajib memberitahu pihak keluarga. Bukan meminta izin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lalu poin kedua, apabila keluarga keberatan untuk dilakukan autopsi, penyidik harus menerangkan dengan jelas dan detail terkait maksud dan tujuan dilakukannya autopsi.

Terakhir, pada point ketiga, apabila dalam waktu 2x24 jam atau 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu, maka penyidik diberi wewenang untuk memerintahkan dokter forensik melakukan autopsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut