PBNU Kecam Keras Pengakuan Mbah Benu Telepon Allah: Permainkan Ajaran Agama!
- YouTube
Gunungkidul – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras pernyataan pimpinan jemaah Masjid Aolia Gunungkidul, KH Raden Ibnu Hajar Sholeh Pranolo (Mbah Benu) yang mengaku menelpon Allah SWT untuk menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah pada Jumat 5 April 2024 lalu.
"Ini sungguh memprihatinkan, harus dicegah dan tidak boleh terulang kembali," kata Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi dikutip dari Antara, Senin 8 April 2024.
Masjid Aolia Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- Google Maps
Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyarankan bahwa, umat Islam harus menerapkan ajaran agama sesuai Syariat yang benar dengan menerapkan ilmu dan akal.
"Tidak boleh mempermainkan ajaran agama Islam dan berdalih telah berbicara langsung dengan Gusti Allah SWT," imbuhnya.
Ia menilai, agama merupakan hal penting dalam kehidupan Muslim, sehingga tidak dapat asal-asalan menjalannkannya. Apalagi sampai mengaku berkomunikasi langsung dengan Sang Khalik.
"Dasarnya ibadah dalam Islam harus sesuai tuntunan syariat yang dipahami dengan ilmu-ilmu standar ajaran agama Islam, yang sudah jelas dalil-dalilnya dan garis-garisnya. Semua harus ilmiah, rasional, dan dapat diuji keabsahannya oleh masyarakat umum," paparnya.
Fahrurrozi mengimbau, umat Muslim yang berdomisili di Padukuhan Panggang, Gunungkidul untuk mencari pemimpin atau ulama yang memahami Islam secara benar, dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan ucapannya.
Jamaah Aolia sholat Idul Fitri hari ini
- Dok.Istimewa
Kemudian, lanjutnya, kepada Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan seseorang yang mengaku dapat langsung berkomunikasi dengan Allah.
"Benar dan salah seseorang dalam ajaran agama Islam hanya boleh diukur dengan ketentuan-ketentuan syariat sesuai tuntunan Alquran, hadist, qiyas dan ijmak para ulama,” pungkasnya.
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Putuskan soal Izin Tambang Ormas
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bahwa pihaknya belum ada keputusan akan menolak atau menerima pemberian izin pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat.
