Jokowi Ajukan Rp505,8 Triliun untuk Pendidikan, Termasuk Latih Barista
- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA – Pemerintah berkomitmen menambah anggaran pendidikan menjadi Rp505 triliun lebih untuk memperbaiki pembangunan sumber daya manusia. Ini untuk membiayai program-program pelatihan bagi kaum muda untuk menjadi profesional di bidang yang mereka ingin tekuni, baik untuk menjadi data analytics, wirausaha agrobisnis, operator alat berat hingga barista alias profesi spesialis pembuat dan penyaji aneka kopi di kafe.
Demikian ungkap Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019. Pidato ini ditayangkan langsung oleh tvOne dalam program Kabar Khusus.
Sesuai amanat konstitusi, menurut Presiden, pemerintah mengalokasikan 20 persen dari belanja negara. "Pada tahun 2020 anggaran pendidikan direncanakan Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6 persen dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp390,3 triliun," kata Jokowi.
Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. "Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi," lanjut Presiden.
Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi. Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. "Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan, setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. "Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi. Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. "Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," kata Jokowi.
