- Arief Rahman Saan (Ezagren)
VIVA – Seluruh lahan untuk Ibu Kota Baru Republik Indonesia, akan menggunakan tanah milik negara. Bank tanah akan mengelola 180 ribu hektare lahan kawasan ibu kota baru.
Pemerintah sedang menyiapkan lahan untuk calon Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan, Sofyan Djalil mengaku sedang menyiapkan 4.000 hektare lahan untuk kawasan inti ibu kota.
Sebagian besar lahan itu adalah lahan hutan tanaman industri yang akan dikuasai oleh negara, melalui bank tanah. Dengan dikuasai oleh negara, harga tanah bisa dikontrol dari nol rupiah hingga harga keekonomian.
Sofyan menepis, semua kecurigaan bahwa bank tanah itu kelak menjadi perekayasa harga tanah. "Justru, harga tanah nanti di kawasan ibu kota dikuasai oleh negara, itu salah satu domain bank tanah. Dengan bank tanah, itu harga bisa kita kontrol," katanya.
"Sebenarnya, kita sekarang menggunakan banyak tanah eks HTI (hutan tanaman industri). Tanah HTI adalah tanah negara, masih dalam kewenangan menteri kehutanan. Nanti dikeluarkan oleh menteri kehutanan, lalu akan menjadi tanah negara."
Bank tanah adalah institusi yang dibentuk dan dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional. Kehadiran bank itu tinggal menunggu selesainya Undang-undang Pertanahan yang diharapkan selesai pada September 2019.
>
Aset Pemerintah di Jakarta yang Ditinggal ke IKN Wajib Diserahkan ke Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan nasib aset-aset Pemerintah di Jakarta setelah ibu kota, pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
