Seminar Nasional Menyelesaikan Pemahaman Makar

Seminar Nasional mahasiswa pascasarjana ilmu hukum Universitas Jayabaya.
Seminar Nasional mahasiswa pascasarjana ilmu hukum Universitas Jayabaya.
Sumber :

VIVA.co.id – Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya menyelenggarakan seminar nasional dengan tema, “Tindakan Makar terhadap NKRI: Kajian Perspektif Hukum” di Hotel Grand Inna, Kuta, Provinsi Bali pada Sabtu, 29 Juli 2017. Nikolas Johan Kilikily, SH, pengacara sekaligus ketua panitia acara mengatakan bahwa seminar nasional ini berusaha mengurai masalah makar dari sisi hukum. Jadi, sangat pas bila pembicara yang hadir adalah perwakilan TNI, Polri, Komnas Ham dan Akademisi.

Nikolas Johan melanjutkan, bahwa ikhtiar membahas makar ini diharapkan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran pascasarjana ilmu hukum Universitas Jayabaya kepada bangsa dan negara. Makar, sebagaimana diketahui oleh publik menjadi suatu kejahatan yang sangat mengkhawatirkan bagi kedaulatan suatu negara dan pemerintah. Maka, aturan makar dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar pemerintah memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan.

Menurut Dr. H. Hasan Hasbi, MH, Direktur Badilag Mahkamah Agung RI dan Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya menyatakan bahwa sangat penting bagi Universitas Jayabaya sebagai institusi untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masalah makar dan merancang solusi kepada Pemerintah.

Sedangkan, Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Letjen TNI (Purn), Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si yang juga Rektor Pertama Universitas Pertahanan (Unhan) menjelaskan bahwa mahasiswa patut diapresiasi karena mampu menghadirkan keterwakilan TNI, Polri dan Komnas Ham yang memiliki pengalaman terkait makar dan bagaimana cara penanganannya.

Syarifuddin Tippe mengatakan pengalamannya sebagai prajurit dan Rektor Unhan bahwa bela negara bukanlah wajib militer. Karena bela negara adalah upaya mendidik warga negara dari pemikiran, jiwa dan raga untuk mencintai negara dan bangsa yang mampu menolak ide-ide makar. Bela negara bukan hanya soal fisik, tetapi bangunan jiwa dan pikiran yang mampu membentuk pribadi paripurna yang cinta NKRI dan Pancasila serta menjalankan UUD 1945 dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Dari pandangan TNI, Mayor Jenderal Komaruddin Sijuntak, S.IP, M.Si, selaku Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana menegaskan bahwa TNI siap sedia menghentikan setiap upaya makar/kudeta. Ini karena TNI memiliki sumpah setia yang tertanam di dalam hati, jiwa, pemikiran dan tindakan kepada NKRI dan Pancasila.

Hal inilah yang menjadi alasan militer tidak melakukan pengambil-alihan kekuasaan secara paksa pada masa reformasi. Pangdam IX Udayana ini sempat bercerita bahwa apabila militer memulai kudeta saat reformasi, maka akan ada budaya kudeta yang tidak akan pernah habis. Begitu nasihat Wiranto yang saat itu menjadi Panglima TNI.