Mengapa Ekonomi Haji Indonesia Tertinggal dari Malaysia?
- ANTARA FOTO/Septianda Perdana
VIVA.co.id – Berkembang polemik, bolehkah dana haji untuk infrastruktur? Mengapa jemaah haji reguler di Malaysia bisa mendapatkan fasilitas hotel bintang 5? Bandingkan dengan jarak pondokan jemaah haji Indonesia dari Masjidil Haram yang lebih jauh, rata-rata di atas 1 km padahal dengan ONH yang lebih mahal?
Jawabannya akan lebih mudah dipahami dengan melihat perbedaan pengelolaan dana haji di Indonesia dan Malaysia, beserta implikasinya, yakni manfaat bagi jemaah dan perekonomian umat, berikut ini.
Perbedaan Institusi dan Konsep Pengelolaan
Di Malaysia, dana haji dikelola oleh Tabung Haji (TH), yang merupakan institusi keuangan milik negara. Berpengalaman mengelola lebih dari 50 tahun dalam deposit, layanan, dan pengoperasian haji dan berbagai investasi. TH tercatat sebagai institusi keuangan syariah non bank terbesar di dunia. TH Memiliki website tersendiri berisi informasi keuangan dan non keuangan secara komprehensif yang dapat diakses oleh umum.
Visi utamanya adalah sebagai tonggak kejayaan perekonomian umat. Akad antara nasabah dan TH atas dana yang disetorkan adalah tabungan dan investasi. Sedangkan, dana haji di Indonesia dikelola oleh Kementerian Agama dalam bentuk deposit, sukuk, obligasi, dan penyelenggaraan haji.
Berdasarkan UU No 34/tahun 2014, pengelolaan dana haji dialihkan pada Badan Pengelola Keuangan Haji yang baru terbentuk dan beroperasi di tahun ini. Akad yang digunakan di Indonesia adalah wakalah, yakni calon jemaah haji selaku muwakil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH.
Perbedaan Benefit bagi Jemaah/Nasabah Penyimpan Dana
