Demokrasi dan Kualitas Pemimpin
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Kenapa harus kita tumbuhkan rasa itu? Karena proses yang selama ini terjadi cenderung memicu konflik horizontal, yang diakibatkan dari kurang dewasanya peserta dan semua penyelenggara demokrasi dalam memahami pesta demokrasi ini. Di tahun yang lalu, banyak yang bisa kita evaluasi bahwa kualitas demokrasi dalam setiap Pilkada masih minim.
Kalau kita melihat di ujung Indonesia, terutama di Pulau Papua, masih bisa kita lihat proses demokrasi yang jauh dari harapan demokrasi. Tidak hanya kualitas demokrasi saja yang menjadi persoalan, tetapi memang infrastruktur demokrasi juga mesti banyak dibenahi.
Secara keseluruhan memang proses demokrasi secara langsung perlu pembenahan. Undang-undang Pemilu yang disahkan kemarin oleh DPR RI dan telah mendapat pengesahan Negara, saat ini sedang digugat oleh elemen masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Memang, ke depan persoalan demokrasi secara langsung ini mesti dioptimalkan.
Dan Pemilu bisa belajar dari proses yang terjadi di setiap Pilkada. Spektrum Pilkada memang tidak terlalu besar, tetapi bisa menjadi ukuran untuk Pemilihan Umum 2019. Khususnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Pilpres nanti.
Proses yang terjadi di Pilkada bisa menjadi rujukan bagi penyelenggara dan peserta untuk sama-sama menyukseskan pemilihan umum nanti. Bagaimanapun, instrumennya sama yang membedakan hanyalah cakupannya saja.
Pemilihan Umum 2019 nanti menjadi hal baru bagi proses demokrasi kita. Di mana pemilihan legislatif akan dibarengi dengan pemilihan presiden. Ini akan menjadi proses demokrasi pertama yang kita alami. Demokrasi kita memang telah menjadi demokrasi yang seakan sangat liberal dan tidak mengedepankan kemufakatan.
Dengan semua keputusan dilakukan dengan menggunakan suara terbanyak, memang menjadi hal yang sangat riskan tatkala kekuatan mayoritas yang memiliki suara tidak menghendaki kualitas yang diutamakan. Yang berakibat pada kualitas pemimpin yang kurang layak. Tetapi itu semua memang harus dibenahi dalam proses demokrasi kita. Terutama dalam pengusulan calon legislatif, calon bupati, calon presiden.
Partai politik harus mengedepankan kualitas calon yang diutamakan daripada kualitas finansial. Karena memang efek dominannya berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Kualitas legislatif dan kepala daerah yang tidak memilki integritas, menyebabkan banyaknya kepala daerah yang kena masalah dengan KPK, seperti saat ini.
