Menyambut Pemimpin Baru di Ibu Kota
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Di tengah kegaduhan tiada henti yang terjadi di ibu kota, tak sedikit pula muncul kasus-kasus hukum yang hingga kini penuntasannya masih misterius. Sebut saja kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). BPK telah melakukan audit investigasi terhadap kasus tersebut, dan BPK juga menemukan indikasi kerugian negara sebesar ratusan miliar. Namun hingga kini kasus tersebut belum menemukan titik terang.
Tak hanya itu, kasus gurita reklamasi juga hingga kini belum menemukan titik terang. Padahal sudah ada beberapa tersangka yang masing-masing memiliki keterangan di pengadilan yang menyeret sejumlah nama penting di pusaran kasus tersebut. Juga ada kasus pengadaan UPS yang ramai di sekitar tahun 2014-2015. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara dari kasus ini mencapai puluhan miliar. Akan tetapi tersangka yang dijerat masih di level jabatan yang terbilang tak terlalu tinggi.
Mengukur kinerja Pemprov, tentu harus menggunakan data-data kuantitatif ketimbang argumentasi kualitatif. Bagaimana kinerja Pemprov DKI selama lima tahun terakhir? Penulis mencoba melihat di dua kategori yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan serapan APBD. Di balik masifnya pemberitaan bahwa Pemprov DKI sebagai Pemprov yang modern dan transparan dalam mengelola keuangan justru kontradiktif dengan LHP BPK yang selama empat tahun (2013, 2014, 2015, dan 2016) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan keuangan Pemprov DKI.
Tentu tidak fair jika ada yang mengklaim Pemprov DKI selama lima tahun terakhir sangat transparan dan modern dalam mengelola anggaran. Padahal, LHP BPK justru kontradiktif dan sejumlah kasus korupsi masih misterius penyelesaiannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serapan APBD DKI yang rendah sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 juga menegaskan Pemprov DKI tidak mampu memaksimalkan penggunaan APBD untuk pembangunan ibu kota. Padahal, ibu kota memiliki sejumlah masalah kompleks seputar transportasi publik, kemacetan lalu lintas, banjir, hunian, kemiskinan, kesenjangan dan lainnya.
Sangat disayangkan, jika sudah diamanatkan anggaran besar namun tidak dapat memaksimalkan penggunaannya untuk kemaslahatan publik yang telah membayar sejumlah pajak dan retribusi. Namun, penulis juga tak memungkiri sudah ada perbaikan di beberapa pelayanan publik seperti perizinan investasi dan pengurusan administrasi kependudukan.
