Menyambut Pemimpin Baru di Ibu Kota
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Sangat banyak terjadi penggusuran di era pemimpin sebelumnya, dan sejumlah penggusuran tersebut mengalami kekalahan di PTUN. Artinya, banyak hak-hak warga yang dilanggar ketika pemerintah provinsi melakukan penggusuran. Dan, terbukti penggusuran menimbulkan masalah baru.
Sebut saja salah satunya peningkatan tunggakan sewa rusun yaitu menjadi sebesar Rp32 miliar per Juni 2017. Artinya, penggusuran adalah upaya mengatasi masalah dengan masalah. Karenanya, semoga di era pemimpin baru tidak ada lagi pendekatan “tangan besi” dalam menata kota. Penataan harus tepat sasaran, tepat langkah, dan tepat penyelesaian.
Sebagai warga Jakarta asli, penulis ingin memberi masukan kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru dalam menjalankan tugasnya. Khusunya terkait prioritas-prioritas jangka pendek. Namun, karena sudah bulan Oktober, maka tentu tahun 2017 akan segera berakhir sehingga penulis membatasi kategori jangka pendek hanya sampai Desember 2017 saja.
Yang pertama, gubernur dan wakil gubernur dilantik di bulan Oktober, yang artinya musim hujan telah tiba. Sebaiknya, gubernur dan wakil gubernur segera memantapkan koordinasi dengan jajaran-jajaran terkait untuk mencegah, meminimalisir, dan mengatasi datangnya banjir.
Yang kedua, batalkan reklamasi. Mengapa pembatalan reklamasi menjadi prioritas jangka pendek? Tentu, karena baru-baru ini moratorium proyek reklamasi baru saja dicabut oleh pemerintah pusat. Namun saran saya, agar gubernur dan wakil gubernur tidak terjebak permainan reklamasi ini maka sebaiknya dibentuk saja tim adhoc yang terdiri dari figur-figur kapabel yang merupakan kombinasi internal Pemprov maupun tokoh-tokoh non Pemprov.
Kenapa penulis menyebut “tidak terjebak permainan reklamasi”? Karena penulis beranggapan bisa saja Anies Sandi dijebak untuk sibuk ribut soal reklamasi melawan kelompok yang memaksa reklamasi dilanjutkan. Tujuannya, agar Anies-Sandi tidak fokus menjalankan program kerja lainnya. Sehingga nanti program-program Anies-Sandi disebut mangkrak oleh lawan politik karena waktu mereka habis untuk meladeni kegaduhan soal reklamasi. Maka, penulis menyarankan bentuk saja tim adhoc untuk meladeni kelompok-kelompok yang memaksakan reklamasi dilanjutkan.
Yang ketiga, maksimalkan serapan APBD 2017 di waktu tersisa. Memaksimalkan bukan berarti memaksakan. Yang penting, APBD dapat digunakan tepat guna, tepat sasaran, tepat anggaran, dan tepat administrasi. Jangan hanya sekadar menghabiskan sisa anggaran akhir tahun dengan proyek-proyek tidak bermutu seperti misalnya pengadaan pot taman, dan lainnya.
