Di Balik Sikap Partai SBY Dukung Perppu Ormas Jadi UU

Proses voting dalam paripurna pembahasan Perppu Ormas.
Proses voting dalam paripurna pembahasan Perppu Ormas.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi perundang-undangan, sehingga disebut sebagai negara hukum. Semua yang diputuskan haruslah sesuai dengan kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku di republik ini. Tentunya dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak jauh dari keseharian, masyarakat Indonesia mendengar, melihat, dan ikut terlibat langsung dalam proses pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Sesuai dengan kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Baru-baru ini, sangat sering hukum dibenturkan dengan berbagai hal. Apapun itu, terlebih dalam urusan politik. Hukum tidak lagi berada pada posisi yang seharusnya. Melainkan dijadikan sebagai politik transaksional.

Berjalan satu hari, Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi Undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 24/10/2017, menuai pro dan kontra di kalangan elite politik dan juga masyarakat sipil. Sekitar tujuh partai politik mendukung Perppu Ormas, dan tiga partai politik menolaknya.

Ada polemik yang terjadi di kalangan masyarakat, yang menaruh harapannya kepada partai politik untuk membela hak-hak rakyat. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan itu, setidaknya masih ada beberapa orang baik yang mau berjuang mengikuti kehendak rakyat.

Diketahui, Demokrat sebagai salah satu partai yang menolak tentang Perppu Ormas sebelum disahkannya menjadi Undang-undang. Harapan masyarakat ada di partai ini, untuk ikut memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen. Partai politik besutan mantan Presiden Republik Indonesia ke enam ini bukanlah lagi partai baru yang dianggap belum lihai dalam memainkan peran politiknya. Terbukti, selama sepuluh tahun bisa berkuasa tanpa dilengserkan dari kekuasaannya.

Namun, tepat di saat pengesahan Perppu Ormas menjadi UU melalui Paripurna DPR RI, Demokrat ternyata berbeda pandangan. Yaitu menjadi mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU walaupun dengan beberapa catatan. Sikap tidak konsisten partai ini pun mendapat kritikan dari beberapa elemen.

Wajar-wajar saja. Politik memang bisa berubah setiap saat. Ramai-ramai berdatangan kritik. Bahkan, kritik untuk SBY yang seolah tidak lagi berpihak untuk rakyat terutama umat Islam. Karena dengan adanya Perppu Ormas ini dianggap akan membungkam Ormas-ormas Islam yang kritis dan diangggap radikal. Demokrat seolah menjadi partai yang tidak memedulikan kepentingan rakyat lagi.