Membaca Ulang Polemik MBG dan Pendidikan Tinggi
- vstory
Implementasi MBG sendiri masih menyisakan tantangan. Hingga awal Januari 2026, program ini diklaim menjangkau 55 juta penerima manfaat dan ditargetkan meningkat menjadi 82,9 juta orang pada Mei 2026 melalui 30.000 hingga 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Presiden Prabowo menyatakan tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen, meskipun beberapa insiden keracunan pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa skala besar selalu membawa risiko logistik dan kualitas.
Risiko lain yang jarang dibahas adalah dampak lingkungan. Distribusi makanan dalam skala nasional berpotensi meningkatkan timbulan sampah plastik jika sistem pengelolaan limbah sekolah tidak dipersiapkan. Tanpa pendekatan ekonomi sirkular, MBG berisiko menambah persoalan lingkungan baru di tingkat lokal.
Karena itu, perdebatan MBG versus pendidikan tinggi seharusnya tidak berhenti pada dikotomi perut kenyang atau otak cerdas. Negara membutuhkan keduanya. Jalan tengah menjadi kunci. Salah satu solusi yang banyak diusulkan adalah pemisahan pos anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Program ini lebih tepat ditempatkan dalam fungsi kesehatan atau perlindungan sosial, sehingga mandat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan tetap terjaga.
Targeting yang lebih presisi juga penting. Skema gratis untuk semua berpotensi tidak efisien. Prioritas bagi keluarga rentan dan miskin dapat menekan pemborosan anggaran, sementara keluarga mampu tetap berkontribusi secara mandiri. Diversifikasi sumber dana melalui Corporate Social Responsibility (CSR), BUMN, dan optimalisasi dana zakat atau infak melalui lembaga resmi dapat memperkuat keberlanjutan program di wilayah tertentu.
Dari sisi pengawasan, digitalisasi rantai pasok melalui platform seperti SiMantap perlu diperkuat untuk memantau distribusi makanan secara real time. Audit berkala dan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta auditor independen menjadi prasyarat mutlak untuk mengelola dana Rp335 triliun tanpa kebocoran.
Di sektor pendidikan tinggi, optimalisasi Dana Abadi Perguruan Tinggi seperti LPDP dapat diperluas untuk menekan ketergantungan kampus pada UKT. Kajian student loan berbunga rendah atau tanpa bunga, dengan pembayaran setelah lulus dan bekerja, layak dipertimbangkan untuk menjaga akses ke universitas unggulan. Kolaborasi industri dalam bentuk beasiswa ikatan dinas dan riset terapan juga dapat mengurangi beban mahasiswa.
