PPKM Diperpanjang, Akankah Ekonomi Rakyat Kecil Tenggelam?

Meskipun ada bansos dan BLT hal tersebut belum tepat sasaran dan masih belum merata, bansos pun masih dikorupsi bagaimana tanggung jawab pemerintah terkait dengan hal tersebut, bukankah pemerintah hanya mampu membuat kebijakan tanpa adanya memikirkan nasib rakyatnya yang kelaparan?

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam konfersi pers nya pada hari Sabtu (17/7) “ Sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya meminta maaf ke seluruh rakyat indonesia, jika dalam penanganan Jawa-Bali ini masih belum optimal”.

Jika sudah dirasakan belum optimal dan banyak terjadi kekurangan dan tidak efektif dalam mencegah penularan virus maka sudah sepatutnya kebijakan ini dihentikan dan tidak dilanjutkan, jika pemerintah tetap bersikeras untuk melanjutkan hal tersebut maka rakyat kecil yang akan menjadi korbannya dan malah banyak rakyat kecil yang mati kelaparan.

Permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengatasi hal ini,karena ini bukan masalah kecil yang cukup dengan minta maaf, para pelaku usaha kecil sudah menjadi korban akibat dari kebijakan ini perlu suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi hal ini, tidak hanya cukup dengan permintaan maaf.

Jika Undang-Undang hanya menjadi Law In The Book maka sudah sepatutnya UU itu tidak diciptakan jika implementasi dilapangan tidak dilaksanakan. Jeritan dan teriakan rakyat kecil sudah banyak terdengar dari pelosok negeri ini akibat dari adanya PPKM ini, akankah pemerintah tuli akan hal ini seolah-olah tidak peduli dan tidak mendengar akan hal ini.

Waktu pilkada mereka turun ngemis suara dari rakyat, namun ketika terpilih mereka mengabaikan suara rakyat dan tidak peduli, apakah ini negeri demokrasi, sungguh miris jika melihat negeri yang penuh jenaka akibat olah dari oknum-oknum yang berada di lingkungan pemerintahan yang selama ini menggaungkan keadilan.

Pancasila dan UUD seakan hanya menjadi tontonan bukan pedoman. Sebuah tindakan dan kebijakan haruslah berdasarkan asas keadilan yang tidak mengesampingkaan aspek kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Cepat pulih negeri demokrasiku, jika tak mampu kibarkan bendera putihmu.