- Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pemerintah berencana meningkatkan pengelolaan sistem irigasi, baik primer, sekunder maupun tersier dalam upaya menjaga ketahanan komoditas pangan memasuki musim pascapanen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pemerintah akan memetakan jumlah lahan, mulai dari yang sudah teririgasi, daerah aliran sungai, hingga konversi alih fungsi lahan pertanian. Hal tersebut dilakukan demi stabilitas produksi dan harga pangan terutama beras.
“Kita harus duduk bersama untuk melihat persoalan irigasi ini karena berperan sangat penting,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa malam, 5 April 2016.
Darmin menjelaskan bahwa waduk irigasi primer dan sekunder masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten. Namun untuk data kondisi irigasi tersier diakui Darmin masih belum dimutakhirkan.
Upaya pemerintah lainnya adalah tetap menjaga daerah aliran sungai tetap baik agar volume air di waduk terjaga. Dengan demikian umur teknis waduk tidak berkurang akibat sedimentasi.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan kurangnya pasokan air bagi para petani tercermin dari jumlah total air secara keseluruhan yang berada di tiap waduk. Jumlah tersebut dicap masih kurang.
Secara rata-rata, jumlah air di setiap waduk yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hanya mencapai 52 meter kubik perkapita. Angka tersebut jauh dari ideal sebagaimana dibandingkan dengan negara Thailand yang berada di kisaran 100 meter kubik perkapita.
“Bahkan di negara lain itu sampai ada yang 4 ribu meter kubik per kapita,” kata Sofyan.
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini menegaskan koordinasi karena itu sangat penting sehingga prioritas program dan dana pada tahun 2017 mendatang akan bisa saling memenuhi.
