- VIVA/Nadlir
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, sebagai tersangka proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.
Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum mendengar kabar tersebut. Tjahjo hanya menyebutkan bahwa dirinya sempat bertemu dengan Irman usai menjadi saksi atas kasus yang menyeret Irman di lembaga antirasuah tersebut.
"Saya belum mendengar dan belum ada pemberitahuan dari pimpinan KPK. Walau saya sudah (pernah) ketemu Pak Irman saat selesai sebagai saksi di KPK yang lalu," ungkap Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat, 30 September 2016.
Dalam pertemuan itu, Tjahjo berujar kepada Irman agar terbuka saja kepada KPK dan tak ada yang perlu ditutup-tutupi jika mengetahui soal kecurangan e-KTP.
"Saya hanya menyampaikan untuk terbuka saja kepada KPK, jangan ada yang ditutupi apa yang diketahui terkait proyek e-KTP pada saat itu," kata Tjahjo.
Penyidik KPK menetapkan tersangka atas dugaan Irman menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara dalam proyek senilai Rp6 triliun itu. KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Irman sebagai tersangka.
Irman dalam proyek e-KTP ketika itu merupakan kuasa pengguna anggaran. Dia diduga bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto melakukan perbuatan melawan hukum sehingga proyek tersebut mengalami kerugian keuangan negara mencapai Rp2 triliun.
Atas perbuatannya, Irman dikenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (ase)
Anggota DPR Salut Kejagung Berani Usut Dugaan Korupsi di Sektor Tambang
Keberanian Kejagung itu karena seperti mengusut dugaan kasus tambang yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
