- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif dalam politik praktis dinilai sulit diwujudkan di masa sekarang ini. Indonesia pun pernah punya pengalaman tidak baik ketika TNI masuk politik.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jazuli Juwaini, menanggapi wacana TNI diberikan hak berpolitik. "Ketika TNI terlibat politik praktis, ada ketidakberesan. Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan. Kalau dia dibebani politik praktis, saya khawatir tugas utamanya terganggu," kata Jazuli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2016.
Jazuli minta TNI lebih fokus mereformasi diri agar bisa lebih dekat dengan rakyat. Dia ingin, TNI tidak menjadi alat kepentingan untuk mengintimidasi warga, seperti saat konflik lahan.
"Saya kira kita harus kembalikan TNI pada tupoksinya (tugas pokok dan fungsi). TNI justru harus jaga warga. Jangan karena ada tarikan kepentingan-kepentingan," ujarnya.
Namun, kata dia, jika seorang anggota TNI mengundurkan diri dan terjun ke politik maka tidak ada larangan sama sekali. Contohnya adalah ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau putranya Agus Harimurti Yudhoyono yang masuk ke dunia politik.
"Kalau mereka mau terjun ke politik, sudah tidak aktif, kan terbuka. Silakan saja, tidak dilarang," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sebelumnya, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, berharap TNI dapat memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Namun, saat ini, TNI belum siap jika diberikan hak politik itu.
Roadmap Repatriasi Hak Militer Sumber Daya Pertahanan Negara
Roadmap repatriasi hak militer Sumber daya pertahanan negara.
