- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini, mengungkapkan sepanjang tahun 2016 pihaknya telah menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia. Jumlahnya sebanyak 302 pengaduan.
"Jumlah itu menurun jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan di tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan itu juga karena fungsi pengawasan DKPP berjalan cukup masif sampai ke daerah-daerah," kata Nur Hidayat saat memaparkan laporan kinerja DKPP Tahun 2016 di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Desember 2016.
Ia mengatakan, pada tahun 2015 lalu, jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk ke Sekretariat DKPP sebanyak 478 laporan. Tahun 2014, jumlah pengaduan yang masuk jauh lebih besar, yaitu sebanyak 879 pengaduan.
"Karena itu bertepatan dengan pemilihan legislatif dan presiden ketika itu kan," ujarnya.
Dalam laporannya, DKPP juga merilis lima daerah yang mengalami pengaduan terbanyak dan pengaduan yang paling sedikit pada tahun ini.
Pengaduan terbanyak pada tahun 2016 terjadi di Provinsi Papua yaitu 26 pengaduan. Kemudian diikuti dengan Provinsi Sumatera Utara dengan 24 pengaduan, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 22 pengaduan, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 22 pengaduan, dan Provinsi Aceh sebanyak 20 pengaduan.
Sementara lanjut Nur Hidayat, lima provinsi yang menempati sebagai daerah yang paling sedikit melakukan pelaporan atau pengaduan adalah Provinsi Gorontalo dengan 2 pengaduan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 pengaduan, Provinsi Kepulauan Riau 1 pengaduan, Provinsi Banten 1 pengaduan, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1 pengaduan.
Laporan Outlook DKPP itu dilakukan berdasarkan laporan yang masuk sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Desember 2016. Ia juga memprediksi bahwa pengaduan pelanggaran akan kembali memuncak pada pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan Februari tahun 2017 mendatang.
"Seperti Aceh dan Jakarta itu kemungkinan akan mengalami banyak pengaduan yang masuk juga nanti," katanya.
Dalam acara Outlook DKPP 2017 itu dihadiri, antara lain, Menko Polhukam Wiranto, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Bawaslu Muhammad.
(ren)
