- Raudhatul Zannah
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap, sanksi pidana terkait kampanye hitam benar-benar dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sebab, kampanye hitam tergolong kepada fitnah dan menyampaikan hal yang tidak benar.
"Black campaign ini perlu ada penanganan, kalau negative campaign itu fakta, tapi kalau black campaign itu fitnah dan menurut saya sudah saatnya black campaign itu ada sanksinya," kata Anies di sela blusukannya di Rawasari, Jum'at 30 Desember 2016.
Namun, menurut Anies, yang lebih penting yaitu aplikasi dari undang-undang itu untuk menindak tegas pelaku kampanye hitam. Sebab percuma saja jika dimasukkan ke dalam undang-undang tapi tidak ditindaklanjuti.
"Jadi kalau UU yang sekarang udah bisa menangani, pakai UU sekarang aja ga usah nambah pasal baru. Menurut saya implementasinya kok. Kita kan kadang kalau sudah nambah pasal terus lega, padahal tidak, tambahan pasal ya tambahan pasal aja tapi yg penting implementasinya," kata dia.
Anies sendiri mengaku kerap mendapat kampanye hitam. Berbagai serangan terhadapnya telah dilaporkan ke polisi.
"Ada yang menggunakan akun atas nama kita menggunakan foto kita, padahal bukan punya kita. Kita laporin ke polisi tapi yang kita butuhkan tindakan cepat mereka menindak mereka yang melakukan itu (kampanye hitam)," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
(mus)
Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub DKI Jakarta, Stafsus Buka Suara
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati diisukan menjadi incaran PDIP untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
