Wasekjen: Krisdayanti Cocok Jadi Ketua Hanura

Krisdayanti
Sumber :
  • NUVOLA/VIVA

VIVA.co.id – Sejumlah nama cukup familiar di masyarakat terdapat di kepengurusan Partai Hanura yang baru, seperti Krisdayanti, David Cholik dan Renny Djajoesman. Wakil Sekretaris Jenderal Hanura, Dadang Rusdiana, mengungkapkan nama-nama di atas sudah lama di Hanura.

6 Caleg Artis Dapat Perolehan Suara Tinggi, Ada Ahmad Dhani hingga Komeng Posisi 3 Besar

"Krisdayanti, Renny Djajoesman dan David Cholik sudah lama di Hanura. Duluan beliau-beliau dibanding saya," kata Dadang kepada VIVA.co.id, Jumat 20 Januari 2017.

Dadang mengungkapkan ketiganya cukup aktif dalam rapat-rapat dan kegiatan partai. Karena itu Hanura mempercayai mereka bukan sekadar artis, tapi mempunyai kemampuan berorganisasi di partai.

Deretan Artis dan Influencer yang Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

"Renny Djajoesman misalnya, selain artis beliau juga aktif dalam kegiatan sosial. Demikian juga David Cholik yang aktif di dunia pendidikan dan dakwah," ujar dia.

Terhadap Krisdayanti, Dadang juga percaya dia tidak hanya mengandalkan ketenaran, tetapi juga aktivitas kemasyarakatannya. Karena itu Krisdayanti disebut cocok menjalankan tugas sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan di Hanura.

Beda Pilihan Capres dengan Orang Tua, Aurel Hermansyah: Berbeda Tapi Tetap Bersama Ya

"Ya cocok, ia (Krisdayanti) berkemampuan dalam posisinya," kata anggota Komisi X DPR ini.

Sementara itu, politikus Hanura, Gede Pasek Suardika, juga menilai siapapun, termasuk artis, berhak mengabdi di partai politik. Partai, katanya, tidak menyoroti profesi keartisannya.

"Soal kualitas politisi bukan dilihat dari profesi, tetapi dari individu yang bersangkutan. Tugasnya pun bermacam-macam di dalam partai politik maupun ke masyarakat," kata Pasek.

Seperti diketahui, Partai Hanura sudah menyelesaikan penyusunan kepengurusan yang baru, periode 2015-2020 di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang. Mereka pun menyerahkan daftar pengurus ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis, 19 Januari 2017. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya