Berita Terbaru Ruu perampasan aset

Calon presiden Anies Baswedan berkomitmen mendorong pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Naskah RUU tersebut sudah serahkan pemerintah lebih dari sebulan lalu kepada DPR. Dia meyakini pimpinan DPR akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Puan Maharani mengatakan DPR dan pemerintah fokus membahas anggaran 2023 sehingga Surat Presiden tentang RUU Perampasan Aset urung dibacakan dalam Rapat Paripurna.

Menkumham Yasonna Soal RUU Perampasan Aset : Kita Tunggu DPR!

Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat presiden atau surpres terkait RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023. Supres akan dibacakan dalam forum rapat paripurna DPR.

KPK Dorong DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengklaim pihaknya bersama pemerintah dan DPD akan menuntaskan 9 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini masih pembahasan tingkat pertama.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR akan memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana sesuai mekanisme yang berlaku

DPR RI telah menerima Surpres RUU Perampasan Aset Tindak Pidana akan membahas secara teliti usai Surpres diterima DPR pada Kamis (4/5) lalu.

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan teliti.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan bahwa surpres tentang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah diterima oleh DPR RI pada Kamis (4/5).

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, surpres RUU Perampasan Aset sudah diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 4 Mei 2023. Surpres RUU tersebut sudah disetor ke DPR.