Haji Lulung Menyamar Temukan Kecurangan Harga Tiket DWP

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA – Acara musik tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) menuai banyak penolakan, karena dianggap dapat merusak generasi muda bangsa. Tak hanya rakyat biasa, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga menolak acara tersebut.

Selain alasan nilai sosial, Lulung mengungkapkan, pajak tiket DWP bermasalah dan tak terkontrol, hal itu disampaikan Haji Lulung setelah memantau langsung penjualan tiket di lapangan.

"Saya menolak DWP, karena kalau saya tanya panitia katanya rugi terus, bayar pajaknya sama enggak dengan tiket yang keluar dari Dispenda, itu terkontrol enggak? Pajaknya gimana? Kewajiban jual tiket DWP itu sama enggak?," kata Lulung di Balai Kota, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.

Lulung mengaku telah memantau langsung penjualan tiket DWP tersebut di kawasan Jakarta. Dia sengaja datang dengan cara menyamar untuk menemukan kecurangan penyelanggara dalam menjual tiket.

"Karena ketika saya lihat di lapangan itu, saya (datang) pakai peci nyaru, itu (harga) enggak sama, saya tanya tiket yang dijual sama yang ada di sana gimana, wah ini enggak benar, makanya tolak saja," ujarnya 

Selain itu, Lulung mengatakan hal tersebut tidak bisa dibiarkan apalagi fasilitas negara ikut dilibatkan dalam penyelenggaraannya.

"Pajak (bagaimana), kan mereka dapat keuntungan,  masa kamu melongo saja, enak saja ngeruk duit dari fasilitas yang diberikan pemerintah, enggak fair dong," ujarnya.

Selain itu Lulung mengatakan, sebagai pengawas dirinya hanya bisa mewanti-wanti tiga persoalan yang dikhawatirkan masyarakat yakni pajak, batas usia penonton, dan dugaan peredaran narkoba.

"Jangan ada narkoba, jingkrak-jingkrakan kan ada narkoba tuh godek-godek, itu saya ngomong yang dilarang, dan umurnya Dek, jadi kapasitas saya sebagai pengawas wajar saya ngomong begini saya cuma ingatkan pajak, usia dini dan no drugs," ujarnya.

Ia juga meminta bantuan pihak penegak  hukum untuk ikut mengawasi acara DWP tersebut. "Kalau menemukan pelanggaran ya itu kewajiban polisi dong, harus siaga, jangan siaga banjir aja," ujarnya.