Rapid Test Jadi Kontroversi, Pakar Minta Prioritaskan Masyarakat

VIVA – Sebanyak 575 anggota DPR beserta keluarga, rencananya akan dites untuk rapid test secara massal untuk mendeteksi virus corona jenis baru atau COVID-19. Rapid test tersebut akan dilaksanakan pada Kamis dan Jumat pekan ini.

Hal tersebut menuai kontroversi mengingat ada kelompok masyarakat lain yang seharusnya diprioritaskan. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PP PPNI) Harif Fadhillah Skep, SH, juga mengatakan bahwa prioritas rapid test seharusnya pada tenaga medis.

"Pasti (tenaga kesehatan prioritas). Karena tenaga kesehatan harus yang sehat melayani pasiennya, agar optimal dan tidak menjadi sumber penularan," ujar Harif kepada VIVA, Selasa 24 Maret 2020.

Selain itu, masyarakat yang ada di zona merah perlu juga menjadi prioritas. Harif pun tak menampik jika memang ada anggota DPR yang tinggal di zona merah, untuk ju?a menjadi prioritas.

"Rapid test ini prioritas masyarakat sesuai dengan zona penyebaran COVID-19 untuk lebih dapat menjaring kasus. Kalau anggota DPR tinggal atau beraktifitas dalam zona prioritas tidak ada salahnya juga," kata dia.

Sehingga prioritas selanjutnya adalah sesuai dengan peta penyebaran COVID-19. Meski begitu, Harif mengaku Rapid Test ini bukan sebagai diagnosis melainkan langkah skrining awal saja.

"Tapi test ini kan perlu tindak lanjut maka untuk tenaga kesehatan harus lanjutkan test yang dapat mendiagnosis COVID-19," jelasnya.