- VIVA/Ikhwan Yanuar
VIVA – Rangkaian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 tinggal empat bulan lagi. Pendaftaran pasangan calon RI-1 serta calon wakilnya akan dilakukan pada Agustus 2018.
Sejauh ini, baru presiden petahana Joko Widodo yang sudah 'aman' untuk kembali maju. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, saat ini sudah didukung lima partai politik yang melebih syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Lawan Jokowi yang digadang-gadang adalah Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto. Berbeda dengan Jokowi, Prabowo belum aman dapat tiket maju nyapres. Gerindra butuh koalisi dengan parpol lain untuk mengusung Prabowo. Namun, koalisi Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru sebatas sinyal kuat yang belum juga dideklarasikan.
Syarat koalisi dari PKS bila Prabowo mau diusung hanya satu yaitu wajib kadernya mendapat posisi pendamping Prabowo sebagai calon wakil presiden. Sembilan kader PKS sudah direkomendasikan majelis syuro untuk maju sebagai bakal cawapres.
"Kami memberikan kesempatan kepada Gerindra untuk melakukan kajian dari sembilan calon ini. Mana yang paling memungkinkan untuk mendampingi Prabowo dan menaikkan elektabilitas," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam wawancara dengan VIVA, Kamis, 3 Mei 2018.
Sohibul menekankan syarat posisi cawapres bagi kader PKS seperti sudah menjadi harga mati yang tak bisa ditawar. Ia pun optimistis terhadap elektabilitas Prabowo yang dinilainya bisa mengalahkan Jokowi.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Ikhwan Yanuar/VIVA.co.id
Selain itu, Sohibul juga bicara perkembangan dinamika penjajakan koalisi antara PKS dengan Gerindra. Mantan rektor Universitas Paramadina itu juga mengungkit utusan pihak Istana yang menawarkan PKS bergabung dukung Jokowi. Berikut petikan wawancara dengan Sohibul Iman.
Skenario PKS dalam hadapi Pilpres 2019?
Ya terkait pilpres ini, saya kira saya ambil ujungnya saja, PKS tentu terus melanjutkan apa yang menjadi keputusan dasar PKS yaitu kita ingin agar Jokowi tidak melawan kotak kosong. Hal yang paling rasional untuk PKS adalah membuat poros dengan Gerindra. Dan, sekarang kami terus berkomunikasi dengan Gerindra untuk mematangkan hal yang sudah jelas yaitu Pak Prabowo maju sebagai capres. Kemarin setelah acara gowes bersama dalam rangka ulang tahun PKS, Pak Prabowo menyampaikan pada kami bahwa beliau firm maju dan tidak ada capres lain di Gerindra, kecuali Prabowo. Oleh karena itu hal yang paling rasional kami lakukan adalah ini. Walaupun di sisi lain ada ajakan dari Demokrat. Tapi, semua kita jajaki kemungkinan sebelum janur melengkunglah.
Penjajakan koalisi dengan Gerindra terutama soal posisi cawapres?
Ya, sudah kita ada pembicaraan. Memang hari ini belum ada kepastian. Tetapi kami sudah menyodorkan sembilan nama itu. Dan, kami memberikan kesempatan kepada Gerindra untuk melakukan kajian dari sembilan calon ini. Mana yang paling memungkinkan mendampingi Prabowo dan menaikkan elektabilitas, pasangan Prabowo dan kader PKS itu. Kami itu posisinya sekarang, hanya tinggal menunggu dari sana untuk memilih nama.
#2019GantiPresiden
Di internal PKS, dari sembilan nama, mana yang paling diendors jadi cawapres?
Equal, sama. Sembilan nama itu semua sama. Karena itu amanat majelis syuro. Walaupun dalam proses pemilihannya ada si A dapat nomor 1, si B dapat nomor dari segi jumlah pilihan dari kader. Tapi, begitu dipilih sembilan besar, itu posisinya sudah equal, tidak mempertimbangkan nomor satu dan dua.
Ada anggapan DPP lebih prioritaskan Ahmad Heryawan ketimbang Anis Matta?
Enggak, semua tetap sama. Dan saya kira pihak Gerindra, saya ketemu dengan Pak Ahmad Muzani beberapa waktu lalu tanya semuanya. Kalau yang ini kelihatannya begini, bagaimana dia konfirmasi.
Apakah nanti ada fit and proper di Gerindra dan PKS?
Kalau dari PKS sudah selesai, tinggal menunggu dari Gerindra saja. Silakan, terserah mereka (Gerindra). Tapi, kalau kami sih begini, kan ada yang bicara dilihat dong dari elektabilitasnya. Kami juga katakan sekarang kami juga ingin memilih Pak Prabowo bukan karena elektabilitas. Kalau soal elektabilitas, kami pilih Pak Jokowi. Ya kan. Karena kami sudah ada komitmen-komitmen, karena hubungan PKS dengan Gerindra seperti itu. Kepada Gerindra pun kami minta ya silakan pilih dari sembilan ini lah, jangan terlalu lama-lama. Begitu ya. Jangan menunggu hasil survei.
Apakah ada limit waktu yang diberikan PKS?
Limit waktu sampai pendaftaran nanti. Cuma hitungan kami, launching capres-cawapres ini akan berdampak positif bagi pilkada. Karena itu, kami minta sebelum pilkada deklarasi, supaya ada couple effect untuk pilkada. Nah, sebelum pilkada ini kan berarti di sekitar bulan puasa. Nah, akan lebih baik lagi kalau bisa sebelum bulan puasa.
Tiga partai belum jelas arahnya seperti Demokrat, PKB, dan PAN?
Ya, kami juga berkomunikasi. Dengan PAN, kami jelas. Dengan Gerindra sering. Dari PKB pun saya tegaskan di sini, yang diutus Cak Imin untuk berkomunikasi dengan saya itu Marwan Jafar ya.Dari Demokrat juga Pak SBY ingin bertemu dengan saya. Tapi, kemarin dulu mengirim Pak Syarif Hasan. Kami berkomunikasi, intinya partai-partai ini punya semangat yang sama, bagaimana kita menyediakan lawan tanding buat Istana. Kalau memungkinkan kita bisa buat poros ketiga.
Dari hitung-hitungan kami, lima partai ini masih bisa membuat dua poros. Gerindra dan PKS bisa satu poros. Lalu, PAN, PKB dan Demokrat juga bisa satu poros. Nah, kami bisa bersepakat, siapa yang masuk putaran dua, yang tidak masuk, dukung masuk putaran dua. Saya kira itu memungkinkan. Cuma memang untuk bikin poros ketiga ini, memang ada kendala. Kalau tiga partai, satu dapat capres, satu cawapres, satu dapat apa? Kecuali kalau dari awal sudah dibicarakan. Misalnya posisi menko lah. Kalau itu saya kira menarik.
Peluang nama capres alternatif gantikan Prabowo seperti Gatot, Tuan Guru Bajang?
Ya, saya kira kami tidak terlalu mempersoalkan ya, mau Gerindra ingin memberi perahunya untuk siapa, ke Prabowo, Gatot, atau TGB, ya itu silakan, itu hak Gerindra karena beliau memiliki 13 persen. Nah, kami yang hanya memilki tujuh persen, kami hanya ngin cawapresnya kami. Tapi, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa capresnya adalah hanya beliau. Tak ada capres lain kecuali Pak Prabowo.
Ada komunikasi antara PKS dengan Gatot?
Komunikasi langsung saya dengan Gatot itu belum. Beliau minta waktu, tapi menjelang hari H dibatalkan, karena beliau ada acara lain. Nah, setelah itu, tim suksesnya tim Selendang Putih, karena tak ada Pak Gatotnya, ya saya kirim tim saya. Pak Rizal Ramli sudah. Walaupun bukan ketemu saya, tapi dia ketemu ketemu dengan ketua majelis syuro. Saya kira ini semua kita jajaki saja. Buat PKS sih, bahasanya sama. Silakan kalau Anda mau berkoalisi dengan PKS, tapi PKS sebagai cawapres. Tapi, Anda bawa sebagai 13 persen. Kalau bawanya 0 persen dan 7 persen kan tidak capai 20 persen. Kalau bawa 13 persen, Insya Allah, kami bisa berkoalisi.
Hitung-hitungan PKS berkoalisi?
Awalnya masalah prinsip dulu ya, PKS intinya, pokoknya harus ada calon selain Pak Jokowi. Untuk apa, ya ini agar demokrasi berkualitas. Masak dari Indonesia yang penduduknya 250 juta masih cari capres saja cuma satu. Itu cita-cita dasar PKS. Lalu kita harus cari capres yang bisa mengalahkan pak Jokowi. Tapi, sampai hari ini yang memiliki peluang tersebut adalah pak Prabowo. Pak Prabowo bisa kalahkan Jokowi. Meskipun elektabilitasnya masih jauh di bawah Jokowi. Tapi, kan tidak ada yang lebih tinggi dari pak Prabowo.
Anda lihat fenomenana aksi #2018GantiPresiden, seperti apa?
Kami juga punya hitung-hitungan? bahwa Jokowi ini setelah diberikan kesempatan memerintah selama hampir empat tahun ini, kan banyak kekecewaan yang luar biasa. Kekecewaan ini tentu melahirkan eksodus pemilih Jokowi. Dan ini tentu akan pindah kepada calon lawan dari pak Jokowi. Kalau hari ini, baru ada lawan pak Prabowo, berarti pindahnya bisa juga nanti ke pak Prabowo.
Mudah-mudahan ini bisa menambah suara untuk Pak Prabowo. Dan, dengan melihat fenomena tagar GantiPresiden2019 adalah suatu fenomena kesukarelawanan dari masyarakat yang memang tidak menghendaki Jokowi untuk dua periode. Nah, kalau sampai Agustus ini masih jadi gelombang besar. Saya kira ini bisa jadi harapan keterpilihan penantang Jokowi.
Terkait gerakan #2019GantiPresiden inisiasi kader atau DPP PKS?
Kalau keputusan partai itu terlalu kecil ya, terlalu teknis. DPP tidak mungkin buat SK hanya untuk tagar itu. Tapi, perlu saya katakan itu merupakan turunan dari keputusan besar PKS. PKS punya keputusan agar demokrasi kita berkualitas maka petahana ini tidak boleh lawan kotak kosong. Kita harus mencari lawan tanding. Nah, lawan tanding ini kita hadirkan untuk apa? Untuk mengalahkan pertahana kan. Kalau pun presiden kalah, nanti ganti makanya itu jadi tagar GantiPresiden2019. Tagar ini lebih menarik daripada tagar JanganLawanKotakKosong. ini tidak terlalu menarik padahal maknanya sama.
Rayuan Istana
Hitung-hitungan politik peluang poros baru terbuka?
Saya kira bisa juga begitu. Konselasi politik last minute itu pasti akan mengubah semuanya. Kalau lihat pengalaman, saya tidak tahu apakah Demokrat siap untuk bergabung dengan Gerindra dan PKS dengan tidak mendapatkan posisi apapun. Saya kira itu hal yang mempengaruhi.
Komunikasi PAN dan PKB sejauh mana?
Belum ada yang terlalu dalam. Bahkan sekarang PAN ingin menjadi cawapres. Tapi, saya kira itu sah-sah saja semua partai mengajukan. Tinggal tentu nanti mengkomunikasikan dengan pemilik suara terbesar dalam hal ini itu Gerindra seperti apa.
PKS cawapres harga mati?
Insya Allah.
Isu Jokowi goda PKS?
Sebagai komunikasi diterima, cuma konsekuensinya kami ini kalau bergabung dengan Jokowi dikhawatirkan nanti tidak ada lawan tanding.
Kan ada Prabowo dan Gerindra?
Siapa tahu Prabowo ikut kami. Karena Prabowo sering juga ikut PKS. Kalau PKS ke Istana dan terus Prabowo ke Istana tidak ada lawan tandingnya, karena itu tidak asyik. Itu posibilitynya kecil untuk PKS, lebih baik ya kita bertanding saja.
Artinya pertemuan Jokowi dengan PKS baru penjajakan?
Ya sepertinya itu. Pak Jokowi mesti tidak secara langsung, tapi ingin tahu arah PKS ke mana? PKS sudah sampaikan, kami ingin Jokowi memiliki lawan tanding, karena itu kami berkomunikasi dengan partai sesama di luar pemerintahan lebih intensif. Siapa itu ya Gerindra.
Ada utusan Istana tawarkan PKS gabung dukung Jokowi?
Memang komunikasi resmi ada. Antara Pak Jokowi mengundang ketua majelis syuro itu sampai dua kali. Itu memang tidak eksplisit ya. Implisit Pak Jokowi ingin mengajak kami. Tapi, yang eksplisitnya ketika utusan Istana yang saya katakan, dia seorang menteri. Datang kepada kami, mengajak PKS untuk bergabung. Nah, kita kan sudah punya sikap, kami khawatir tak ada yang berikhtiar mencari lawan tanding sehingga Jokowi akan melawan kotak kosong. Sehingga kami sampaikan, kami belum bisa bergabung. Karena kami ingin mencari lawan tanding tadi.
Komunikasi dengan Gerindra bagaimana, karena sama-sama dirayu Istana?
Ya, kita sering suka buka-bukaan kok. Setiap kami ketemu dengan Pak Jokowi atau utusannya, kami sampaikan. Dan, Pak Prabowo juga sama sampaikan kepada kami. Sehingga kami tahu siapa yang melobi Pak Prabowo. Dan, ternyata ada titik tertentu ada kesamaan utusan. Dan, ini kami makin yakin bahwa Istana membutuhkan keinginan kotak kosong, semua ingin dibawa.
Koalisi Jokowi punya gerbong besar, secara politik di atas kertas pasti menang, Anda lihat?
PKS melihat hitungan suara partai dengan pemilihan presiden atau kepala daerah berbeda dan tidak berkolerasi langsung. Karena itu yang menentukan tokoh. Ada beberpa partai yang tidak berjalan efektif ketika dipakai untuk pilkada atau pilpres. Jadi, kami di sisi itu, tak khawatir dengan itu. Kami kan punya pengalaman banyak. Di DKI tahun 2007, kami sendirian, mereka sekian partai bergabung. Hampir separuhnya dari suara kami. Kami tidak terlalu khawatir dengan koalisi partai Istana yang lebih besar.
Catatan untuk Jokowi
Jokowi maju lagi itu akan muncul lagi kasus Pilkada DKI?
Saya kira itu kekhawatiran yang berlebihan. Itu seperti terlalu kita menganggap masyarakat ini tidak punya entitas apa namanya kecerdasan. Saya kira hari ini masyarakat sudah pintar. Dan, itu tidak mengkhawatirkan buat kami. Seperti di DKI nyatanya sekarang sudah adem-adem saja, hanya di medsos banyak buzzer-buzzer yang mungkin dibayar untuk menyebarkan ini. Tapi, secara umum kan masyarakat kan enggak. Tadi di kantor DPP PKS, saya juga menerima Duta Besar Belanda ya, dia juga menanyakan hal ini. Saya katakan itu semua tergantung elitenya. Kalau elitenya tidak mengeksploitasi emosi masyarakat, harusnya kita memberikan arahan yang mencerdaskan masyarakat, saya kira itu bisa dengan baik kita kelola.
Tapi, saya juga bilang ke Pak Dubes, kita juga jangan membuat judgement-judgement yang tidak proporsional. Jangan melarang preferensi kesamaan, seperti memilih pemimpin sama daerah asal, profesi dan agama, kan boleh? Yang tidak boleh preferensi itu dijadikan hal yang berbeda bahkan sampai perpecahan, permusuhan. Di titik ini peran elite menentukan. Dan, kami sebagai elite politik bertanggung jawab terhadap hal tersebut dan kami tidak akan memperuncing preferensi-preferensi tersebut. PKS berkampanye yang positif mengeksploitasi kelebihan-kelebihan calon.
Politik identitas dimanfaatkan dalam tahun politik?
Ya, kita seharusnya bersama-sama para elite itu menyadari karena para elite itu posisinya menentukan. Itu kita harus bertindak dengan penuh kalkulasi. Jangan hanya untuk kepentingan jangka pendek, segala hal dilabrak. Ini diharapkan jadi catatan di PKS. Mudah-mudahan, kami di PKS perlu kami sampaikan, dalam pidato di Bekasi dukung kampanye Asyik ya. Saya sampaikan bahwa kita harus mengedepankan positive campaigne. Kita eksploitasi kelebihan duet pasangan-pasangan yang diusung kita. Bahkan, saya katakan dalam sebuah kampanye, dalam 80 persen kampanye PKS harus positive campaign. Sisanya 20 persen boleh negative campaign. Tapi, harus berdasarkan fakta. Misalnya lawan kita pernah korupsi. Supaya publik tahu ini pernah koruptor, boleh kita sebarkan. Tapi, ada faktanya. Yang tidak boleh ada black campaign atau fitnah seperti kelemahan lawan dimunculkan tapi tidak ada faktanya. Saya selalu menyampaikan tentang itu.
Saya kembali menyikapi. Mungkin bisa dicek di Twitter saya. Setelah saya kembali ke Bekasi. Salah satu yang pertama positive campaign. Itu pesan saya yang lain adalah kontelasi demokrasi baik pilkada maupun pilpres dan pileg itu harus dimaknai sebagai kompetisi kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita ingin menang dalam rangka apa? Dalam rangka merealisasikan niat baik untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh sedikit pun itu dimaknai sebagai permusuhan. Apalagi perpecahan di rumah hanya dengan beda pilihan. Ini kita rugi besar. Hanya menentukan pemimpin, kemudian kita berseteru dengan saudara kandung, ayah dan anak, kita dengan tetangga. Begitu selesai Pilkada kita semua kembali bersaudara. Ini fastabiqul khairat.
Anda mewakili PKS menilai kinerja Jokowi?
Kalau kami menilai harapan yang dititipkan Jokowi pada 2014 oleh para pemilihnya yang menitip ke beliau banyak hal yang tidak dilaksanakan. Saya beberapa kali memberi cacatan. Ada tiga poin terpenting. Pertama, masalah penegakan kedaulatan ekonomi. Kemudian, kedua terkait dengan pembangunan demokrasi yang lebih substantif, baik itu pada sisi politik ataupun penegakkan hukumnya ini masih sangat jauh. Dan, yang ketiga, pengelolaan kemajemukan. Indonesia ini sangat majemuk sehingga perlu pengelolaan yang lebih baik. Saya katakan, ada seorang diplomat yang datang kepada saya. Dia sudah berasa di sini sejak zaman Pak SBY, dan dia mengamati para presiden selama ini. Dia katakan Pak Jokowi ini paling lemah, paling tidak pandai dalam mengelola kemajemukan yang ada. Saya kira tiga catatan ini yang harus diperbaiki. Kita membutuhkan pemimpin yang bisa menambal hal tersebut. Yang bisa menegaskan kedaulatan ekonomi dengan baik, membangun demokrasi substantif, dan ketika mengelola kemajemukan di Indonesia menjadi sebuah kekuatan.
Dari sisi prestasi era Jokowi?
Ya ada, meski kita berseberangan dengan pemerintah tapi enggak ada prestasi. Tapi, parsial ya seperti pembangunan insfrastruktur. Namun, kami juga dengan menyertakan catatan ini ternyata mengorbankan aspek lain terutama masalah sustainability fiscal. Fiskal ini sangat mengkhawatirkan, tidak sustainability. Jadi, berbahaya. Makanya investasi infrastruktur ini Saya sebut dengan catatan seperti itu.
Pesan untuk Pilpres 2019?
Konstelasi politik berupa pilpres setiap lima tahun kita jalani. Maka kita juga harus bisa memandang pilpres ini hanya sebuah proses yang biasa-biasa saja. Ya, ini adalah ikhtiar kita bersama setiap lima tahun mencari pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Yang menginginkan Pak Jokowi dua periode itu harus kita hormati. Itu konstitusional. Tapi, juga yang menginginkan pengganti Jokowi juga konstitusional. Jangan seolah yang ini konstitusional, yang ini tidak konstitusional. Itu berarti cara pandang kita soal demokrasi masih bias. (umi)
