Soal Kasus Korupsi Tender PLN-TPPI, Faisal Basri: Negara Diuntungkan

Pengamat ekonomi dan politik Faisal Basri.
Sumber :
  • VIVA/Lucky Aditya

VIVA – Kasus Pidana Korupsi Tender PLN-PT Trans Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI yang menjerat Mantan Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji, dikritisi oleh sejumlah pihak.

img_title Kejaksaan Tangkap Terdakwa Korupsi Proyek Batu Bara PLN Rp477 Miliar

Ekonom senior, Faisal Basri menjelaskan, sebenarnya negara yang dalam hal ini diwakili PLN, justru telah diuntungkan dengan sudah adanya realisasi penghematan dari hasil tender senilai Rp524,1 miliar, atau sekitar 33,4 persen dari total target Rp1,57 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Yang terjadi adalah negara diuntungkan dan keuntungannya luar biasa akibat langkah-langkah terobosan yang dilakukan oleh PLN pada waktu itu," kata Faisal dalam diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019.

img_title Tak Terbukti dari Fakta Persidangan, Sofyan Basir Harap Divonis Bebas

Dalam hal pengadaan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi pangkal kasus ini, awalnya PLN diminta Kementerian Keuangan untuk menunjuk langsung TPPI atau Tuban Petro, dan dijanjikan akan bisa membeli BBM dari TPPI dengan harga yang lebih murah dibanding Pertamina.

Namun, PLN menolak dan akhirnya hanya menyetujui pemberian hak khusus kepada produsen dalam negeri (TPPI dan Pertamina), berupa right to match (RTM) dalam tender.

img_title Jonan Diperiksa KPK, Mengaku Ditanya soal Tupoksi Menteri

RTM sendiri adalah hak untuk menyamakan harga dengan penawaran terendah, yang diajukan oleh peserta tender yang kilangnya ada di luar negeri (BBM impor) dan keluar sebagai pemenang.

"Jadi, right to match itu bukan gara-gara TPPI wanprestasi, terus dikasih saudara tirinya. Tapi kan, dikembalikan ke yang termurah. Jadi, right to match-nya ini bagus sekali dan sama sekali tidak ada (kerugian negara)," ujar Faisal.

Selain itu, Faisal juga mengkritisi asumsi hukum dengan delik merugikan keuangan negara, yang dituduhkan kepada Nur Pamudji. Asumsi kerugian negara yang dihitung oleh BPK itu, justru dinilai Faisal sebagai salah satu kelemahan BPK yang justru lebih banyak diisi oleh para politikus.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Yang ngitung-ngiting kerugian negara ini politisi. BPK itu empat dari lima (pemimpinnya), semua politisi, jadi repot ini. Maka, UU BPK harus dibereskan. Masa DPR milih anggota BPK," ujarnya.

Diketahui, kasus yang menjerat Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji ini berkaitan dengan tender pengadaan BBM-solar (high speed diesel) oleh PLN yang dimenangkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (Tuban Petro) pada 2010.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut