5 Kelompok Utama Ini Diusulkan Sebagai Penerima Manfaat Hunian
- VIVA/Muhamad Solihin
“Untuk target grup 2, 3 , 4 & 5 : Negara Wajib Hadir dengan bantuan, kemudahan ataupun insentif. Sedangkan untuk target grup ke 1, negara juga harus hadir dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif & perlindungan bagi konsumen. Dalam hal regulasi bisa saja nanti ke depan didukung oleh terbitnya UU properti,” terang Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, disela-sela acara diskusi bertema ‘Mengokohkan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pembangunan Kawasan Perkotaan/Perdesaan di Daerah: Menuju Sistem Kesejahteraan Nasional’ di Jakarta, Selasa 26 November 2019.
Strategi segmentasi ini, lanjut Zulfi, akan menjadi bagian penting dari Sistem Penyelenggaraan Perumahan Rakyat, Permukiman di Kawasan Perkotaan/Perdesaan yang kemudian pada tahapan pelaksanaannya akan disesuaikan misalnya : Target 1 : sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku dan inisiatif sektor private, Target 2 & 3 : dengan berbagai skema insentif oleh Pemerintah (Public Housing), dan Target 4 & 5 : dengan pola intervensi langsung oleh Pemerintah (Social Housing) (mirip Program Keluarga Harapan/BLT/Prona/KT dll)
“Untuk itu , pendataan (big data) yang akurat, by name by address sangat diperlukan. Kami berharap dan akan terus memperjuangkan usulan tersebut dapat dibahas dan diterima oleh semua stakeholders perumahan, Kawasan permukiman dan perkotaan/perdesaan yang pada akhirnya dapat berbagi tugas dalam penyelenggaraannya,” ungkap Zulfi.
The HUD Institute pada kesempatan itu juga menyarankan beberapa hal kepada pemerintah/kementerian. Di antaranya, menyarankan kepada Kemen PPN/BAPPENAS untuk mengambil peran sebagai “conductor” atau “dirigen”, guna memimpin jalannya “orchestra” perumahan, permukiman dan perkotaan/perdesaan, dan mengoordinasikan pembinaan penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman dan perkotaan/perdesaan. Agar cita-cita nasional yang tertuang di dalam UUD 1945; memfasilitasi hak rakyat “satu hunian yang layak, sehat dan terjangkau bagi setiap keluarga” dalam kawasan permukinan, perkotaan/perdesaan dapat diwujudkan.