- VIVAnews/Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, beraudiensi dengan persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Senin 6 Januari 2020. Dalam pertemuan ini, Wapres sempat menyinggung maraknya penipuan berkedok investasi perumahan belakangan ini.
"Karena sekarang ini timbul industri, yang apa namanya itu berkedok investasi perumahan bodong," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta Pusat.
Investasi perumahan bodong itu bahkan menurutnya membawa-bawa kata syariah. Karena itu, Ma'ruf meminta kepada REI agar juga mengedukasi masyarakat agar tidak tertipu.
"Bodong, bahkan syariah, saya mohon REI supaya aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat," ujar Wapres.
Wapres berharap ke depan masyarakat tidak ada lagi yang tertipu dengan pengembang perumahan yang tidak jelas. Menurut dia memang banyak masyarakat yang sudah jadi korban para pengembang rumah tidak jelas.
"Supaya tidak mudah tertipu, terprovokasi oleh oknum-oknum yang melakukan kedok investasi perumahan, bahkan syariah, sehingga banyak masyarakat yang tertipu," kata Ma'ruf.
Ma'ruf berharap perumahan selain menjadi tempat berteduh juga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi. Juga tempat membangun perilaku-perilaku sosial kemasyarakatan yang baik.
Program Satu Juta Rumah
Selain itu, Ma'ruf Amin meminta REI menambah pembangunan perumahan proyek satu juta rumah. Dia meminta hal ini perlu ditingkatkan lagi sampai tahun 2030. Karena Indonesia akan menghadapi fenomena yang disebut dengan fenomena bonus demografi sehingga banyak memerlukan rumah.
Wapres mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 yang menyebut presentase keluarga yang memiliki rumah sebesar 82,63 persen. Sementara pada tahun 2018 turun mencapai 80,02 persen.
"Jadi bukan naik tapi turun. Artinya yang memerlukan tambah. Hal ini menunjukkan bahwa angka peningkatan pembangunan perumahan masih kalah dengan angka peningkatan jumlah keluarga. Jumlah keluarga makin banyak, rumahnya kalah cepat," ujar dia.
Ma'ruf juga mengingatkan, pemerintah saat ini sedang menggodok aturan Omnibus Law untuk mengatasi berbagai hal yang menghambat investasi dan perizinan. Termasuk terkait perumahan.
Wapres juga menampung usulan subsidi rumah yang diusulkan menjadi Rp18 triliun, dan subsidi untuk warga berpendapatan Rp4 juta. Dia menegaskan usulan itu pasti dibahas juga oleh pemerintah.
"Seluruhnya sedang dibahas dalam tim terkait aturan itu. Mudah-mudahan usulan itu memperoleh perhatian," kata Wapres.
