Apindo: Sinyal Industri di Bekasi Melemah pada Akhir Maret

Ilustrasi perusahaan di Kabupaten Bekasi
Sumber :
  • Dani (Bekasi)/VIVAnews

VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi menilai akhir Maret 2020 merupakan sinyal melemahnya perusahaan di kawasan industri. Sebab, sampai saat ini banyak perusahaan yang masih bergantung bahan baku dari China.

Total Aset BPR dan BPRS Maret 2024 Capai Rp 216,73 Triliun, OJK Ungkap Tantangan yang Menghantui

Kondisi ini terjadi karena wabah virus corona (Covid-19) yang telah terjadi di berbagai negara.

"Kita lihat saja, kalau kondisinya begini apakah masih kuat perusahaan bertahan," kata Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo, dikutip Kamis 26 Maret 2020..

OJK Izinkan BPR dan BPRS Melantai di Bursa, Begini Syaratnya

Dia mengaku, sejauh ini banyak perusahaan otomotif yang berusaha mencari bahan baku selain dari China. Semisal, pabrik Wuling yang mencari bahan baku dari Jepang. "Padahal, perusahaan ini dari China, tapi sekarang sedang mencari perusahaan asal Jepang untuk bahan bakunya," ucapnya.

Hingga sekarang, kata Sutomo, bahan baku lama masih tersisa di sejumlah perusahaan. Namun, dia memperkirakan stok bahan baku itu semakin lama bakal menipis. "Kemungkinan akhir Maret 2020 ini bisa dilihat dampaknya bagi perusahaan," katanya.

Teka-teki Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Pilkada 2024

Makanya, dia beranggapan, pihak perusahaan dengan sendirinya akan menutup operasional tanpa harus diinstruksikan pemerintah. Sebab, mereka bekerja berdasarkan bahan baku produksi. "Kalau sudah tidak ada lagi bahan bakunya, mau kerja apa," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan yang berada di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi belum semuanya menerapkan bekerja di rumah alias Work From Home (WFH). Pihak perusahaan berdalih bila penerapan itu dilakukan bakal berdampak pertumbuhan produksi.

[dok. Humas Kementerian Perdagangan]

Genjot Daya Saing, Wamendag Jerry Ingin Produk Industri Domestik yang Kompetitif Diproteksi

Sementara, terhadap industri yang tidak kompetitif yang mengakibatkan biaya tinggi secara ekonomi, maka hal itu menurutnya tidak perlu lagi diproteksi.

img_title
VIVA.co.id
21 Mei 2024