Butuh Rp1.000 T Dongkrak Daya Beli Masyarakat dan Pulihkan Ekonomi RI
- VIVA/Edwan Ruriansyah
VIVA – Menteri Perdagangan periode 2011-2014, Gita Wirjawan mengungkapkan bahwa stimulus ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah Indonesia saat ini, untuk memulihkan ekonomi akibat virus corona (covid-19), tidak akan cukup.
Dia memperkirakan, kebutuhan biaya riil yang dibutuhkan untuk membangkitkan kembali daya beli masyarakat yang tergerus pandemi dan mendorong kembali gerak perekonomian, adalah sebesar Rp1.000 triliun untuk enam bulan ke depan.
"Jadi dari sisi pemulihan daya beli, plus kesehatan itu Rp600 triliun plus Rp400 triliun, itu kurang lebih Rp1.000 triliun. Itu baru dari sisi demand side atau daya beli, belum dari sisi pasokan," kata dia dalam acara webinar Buka Suara VIVAnews bertajuk New Normal: Bisakah Bangkitkan Ekonomi RI, Selasa, 9 Juni 2020.
Adapun dari sisi pasokan, yakni industri penyedia lapangan kerja, kata Gita membutuhkan dana yang tidak lebih kecil untuk kembali pulih, yakni mencapai Rp1.800 triliun dengan modal kerja yang dibutuhkan sebesar Rp360 triliun.
Sebab, menurutnya, utang yang ada di neraca perbankan saat ini mencapai Rp6.000 triliun di mana 30 persennya dari yang ada saat ini membutuhkan restrukturisasi atas kredit-kredit yang dia miliki. Karena itu, besaran yang dibutuhkan untuk menggerakan bisnis mereka tak kurang dari Rp1.800 triliun.
"Jadi total-total dari sisi pasok untuk pemulihan ekonomi nasional, Rp1.800 triliun plus Rp360 triliun untuk modal kerja semua enggak butuh tunai, bisa menggunakan pendekatan jaminan atau pemerintah beri jaminan dengan pembelian asuransi di beberapa lembaga asuransi yang dimiliki pemerintah bisa beri jaminan di perbankan," tegas dia.
Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah mengalokasi anggaran untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia di tengah pandemi covid-19 sebesar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp405,1 triliun. Angka tersebut kemudian direncanakan naik untuk pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp667,2 triliun.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
