VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara tegas mendukung Opsi C (yang sudah dijadikan Opsi B dalam rapat paripurna kemarin). PDIP menyatakan, kebijakan bail out Bank Century dan implementasinya diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan.
"Dapat diindikasi terjadi pelanggaran peraturan perundangan-undangan baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan," kata Puan Maharani, juru bicara PDIP, membacakan pandangan fraksi di Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Maret 2010.
PDIP menyatakan, ada dugaan pidana umum, pidana pencucian uang dan pidana korupsi dalam kasus Bank Century itu.
"Melalui rapat paripurna yang terhormat ini, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kembali, pertama, mendesak pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, segera diproses menurut peraturan perundang-undangan," ujar Puan.
Kedua, berkaitan dengan seluruh nasabah Bank Century yang belum mendapat kembalian dana, agar segera diproses pengembaliannya. Ketiga, PDIP mengusulkan perbaikan substansial UU Bank Indonesia, UU Pasar Modal. "Sehingga kejadian seperti Bank Century tak terulang lagi," ujar Puan. Keempat, PDIP mendesak pembentukan Pengawas Bank Indonesia.
Karena itu, sebelum menutup pandangan akhir PDIP, Puan Maharani menyatakan fraksinya konsisten mendukung Opsi C.
Lihat:
Uber Cup 2024: Indonesia Gilas Hong Kong 5-0 di Laga Perdana
Tim bulutangkis putri Indonesia memulai laga di fase Grup C Uber Cup 2024 dengan manis. Srikandi Merah Putih menghajar Hong Kong 5-0
