VIVAnews – Anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, mengatakan komisi telah menjalankan tugas sesuai aturan main.
“Sekarang ini sudah masuk masa kampanye,” kata Andi dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah bertema “Bisakah Tepat Waktu,” Jumat 16 Januari 2009.
Diskusi itu dihadiri Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Wahidah Suaib, dan mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agun Gunandjar Sudarsa.
Tiga tahap yang tersisa, kata dia, waktu pemungutan suara 9 April 2009, penetapan calon anggota parlemen dan pelantikan. Andi mengatakan, tiga itu harus dilaksanakan tepat waktu.
Andi mengatakan upaya komisi pemilihan untuk menyukseskan pemilu dilakukan maksimal.
Akhir Januari 2009 ini, kata dia, akan diumumkan perusahan pemenang tender pengadaan surat suara. Selanjutnya, logistik itu dicetak dan didistribusikan secara simultan.
KPU akan memprioritaskan distribusi ke daerah-daerah terjauh dan sulit dijangkau. Misalnya luar negeri dan daerah terpencil di Indonesia. Warga Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tersebar di 117 negara.
Agar memudahkan pengiriman logistik, komisi membagi wilayah distribusi menjadi empat zona.
Keuntungan pembagian zona ini, kata dia, selain memudahkan distribusi, juga tidak menyulitkan petugas bila bila terjadi salah pengiriman. Karena, logistik segera dapat segera dikembalikan dengan cepat.
“Ini baru, karena pada pemilu 2004 tidak ada pembagian zona sehingga kalau ada logistik yang tertukar, sulit mengembalikannya,” kata dia. “Dan memakan waktu.”
Menurut Andi, tidak adanya sentralisasi pengadaan barang dan jasa di KPU pusat, ikut memudahkan proses penyediaan logisti pemilu. Pengadaan dapat dilakukan KPU daerah.
“Saya yakin semua akan sesuai jadwal, masyarakat yang selama ini khawatir itu karena mereka tidak tahu proses yang ada di KPU,” kata Andi.
Kementerian Keuangan Tanggapi Masukan Masyarakat Terkait Permasalahan Impor Barang Kiriman
Pemberitahuan pabean atas impor barang kiriman dibuat secara self-assessment sehingga importir bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberitahuan impor barang.
