VIVAnews - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dinilai mantan Presiden Megawati Soekarnoputri masih kurang tegas dalam upaya mendorong membangunan infrastruktur. Sikap ini yang membuat proyek infrastuktur mandek.
"Saya heran pemerintah tidak bisa jalankan kebijakan pembangunan jalan seperti saya yang dulu dapat amanah Rp 350 triliun. Cipularang jadi, dua jalur pantura, double track. Apa pemerintah (SBY) yang tidak mengkoordinir dengan baik? Kalau bisa berikan arahan yang jelas dan tegas harusnya bisa jalan," kata Mega dalam diskusi di Jakarta, Jumat 13 Februari 2009.
Pernyataan Mega ini terkait pertanyaan yang dilontarkan pengusaha Chris Kanter. Chris menanyakan solusi yang akan dijalani Mega menghadapi masalah infrastruktur yang masih banyak terganjal masalah seperti pembebasan tanah, di mana pengusaha harus tunduk kepada tekanan massa bukan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghambat pembangunan infrastruktur itu sendiri. Menurut Mega, kalau pemerintah bisa tegas seharusnya kendala-kendala seperti itu bisa diatasi.
Meski mengkritik pemerintah saat ini, dalam diskusi itu Mega juga tidak luput dari kritikan yang dilancarkan kalangan pengusaha nasional, terutama menyangkut kebijakan yang diambil saat ia menjabat presiden.
Chris mengkritik undang-undang ketenagakerjaan yang dikeluarkan saat Mega menjadi presiden. Undang-undang itu dinilai tidak kondusif. "Kalau begini, bagaimana kebijakan ke depan nanti?" tanya Chris. Ia juga bertanya kepada Mega, bagaimana ia akan membangun iklim investasi dan bagaimana investor bisa mendapatkan perlindungan yang pantas jika menjadi presiden nanti. Sebab yang terjadi selama ini, kebijakannya cukup bagus, namun implementasinya luar biasa jelek.
Sedangkan pengusaha Rachmat Gobel menyoroti bagaimana industri tidak berkembang dengan baik yang disebabkan tidak adanya kebijakan yang kuat di sektor industri. "Roadmap tidak jelas di pemerintahan sekarang," kata dia.
Menanggapi soal ini, Mega mengatakan, akan mengupayakan investor mendapatkan kenyamanan. Kontrak harus tetap berlaku sesuai kesepakatan antara pemerintah dan investor. Sebab persoalan yang terjadi saat ini investor tidak mendapat apa yang mereka butuhnya.
Sementara ekonom INDEF Iman Sugema mengatakan, agar iklim investasi dan pembangunan infrastruktur berjalan lancar memang harus ada arahan jelas dari pemerintah, sehingga tercipta lapangan kerja. "Setahu kami, banyak perusahaan yang sudah menyiapkan dana tapi karena kelambanan birokrasi jadi tertunda. Pemerintahnya tidak siap. Kesalahan sekarang, keputusan pemerintah tidak segera. Investasi juga begitu, kita harus memerangi ekonomi biaya tinggi. Tidak ada dusta di antara kita," kata dia.
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Frankly Speaking sangat unik dan mengangkat tema masyarakat tertentu. Song Ki Baek, karakter yang menjadi latar cerita ini, adalah seorang pria lajang berusia 33 tahun
Mengenal Tokoh Pendidikan Muhammadiyah asal Sumenep
Siap
13 menit lalu
Bagi warga Muhammadiyah, Muhammad Saleh Werdisastro bukan hanya sekadar nama. Pengorbanannya ketika hidup, dijawab dengan keabadian dan keharuman sosoknya hingga kini.
INFO HAJI 2O24: Upaya Pelindungan Jemaah Haji Indonesia, dari Syarat Istitaah Hingga Senam Haji
Wisata
15 menit lalu
Tahun 2024 ini, Kementerian Agama RI kembali mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Langkah ini dibuat, karena data dari Sistem Komputerisasi dan Informasi Haji Terpadu.
Semifinal Piala Asia U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-0 dari Uzbekistan U-23
Purwasuka
19 menit lalu
Timnas Indonesia U-23 harus mengakui keunggulan 0-2 dari Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U-23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin (29/4).
Selengkapnya
Isu Terkini