VIVAnews - Perjuangan kaum perempuan mendapatkan kuota minimal 30 persen di parlemen semakin berat. Komisi Pemilihan Umum sepakat tidak akan memasukkan aturan kuota perempuan di parlemen dalam peraturan penetapan calon terpilih.
"KPU tidak akan memunculkan pasal itu, meskipun ada perpu," kata anggota Komisi I Gusti Putu Artha, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 14 Februari 2009.
Menurut dia, setelah Komisi mengkaji lebih lanjut, tidak ada dasar pengaturan kuota tersebut. "Hasil kajian lebih lanjut ternyata itu sangat lemah," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi telah memasukkan pasal yang mengharuskan setiap tiga calon terpilih dari satu partai dalam satu daerah pemilihan, minimal satu perempuan. Untuk memperkuat peraturan itu, Komisi meminta presiden mengeluarkan perpu.
Namun, hingga hari ini perpu tidak keluar. Komisi justru menuai kritik sejumlah pengamat dan anggota dewan serta penolakan keras sejumlah parpol.
Terkait kabar dari staf khusus presiden bidang hukum bahwa perpu siap diterbitkan, Putu mengatakan bahwa perpu bukan tentang afirmasi. "Itu tentang penandaan," ujarnya.
Kisruh Nobar Timnas Indonesia U-23 Dilarang, Begini Respons Kemenpora
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) merespons soal isu pelarangan nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan.
