- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Panasnya Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta rupanya merasuki ruang sidang Komisi III DPR. Menjelang jeda rapat siang hari, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengritik sejumlah anggota fraksi PDIP dan Gerindra yang mengenakan baju kotak-kotak yang dikenal merupakan seragam khas kampanye Jokowi-Basuki.
"Tolong anggota Komisi III yang mengenakan baju kotak-kotak salah satu pendukung calon gubernur DKI, agar mengganti bajunya secara sukarela. Forum rapat ini jangan dijadikan kampanye terselubung bagi kandidat Pilkada DKI 20 September," kata Aziz dalam rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Senin 17 September 2012.
Politisi PDIP Trimedya Panjaitan, salah satu yang mengenakan baju yang disentil Aziz, langsung merespons. Dia menolak permintaan Aziz yang berasal dari Partai Golkar itu. Sebab, kata dia, hal itu tidak dinyatakan sebagai pelanggaran pilkada.
"Karena saya salah satu yang disebut, saya ingin menunjukkan surat KPUD. Tidak ada larangan memakai baju kotak-kotak. Kita tidak perlu khawatir, kita lihat tanggal 20 seperti apa," kata Trimedya.
Tanggal 20 yang dimaksud tentu adalah hari pemungutan suara putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pada 20 September 2012 nanti.
Tak mau kalah, Aziz kembali angkat bicara. Dia kembali menuding bahwa dengan mengenakan baju kotak-kotak, para anggota Dewan itu tengah melakukan kampanye terselubung. "Apa iya, penggunaan seragam tertentu bukan kampanye terselubung. Kalau tidak terselubung, itu munafik," kata Aziz, gusar.
Politisi PDIP Sayed Mulyadi menimpali. Meski tidak mengenakan baju kotak-kotak, rupanya dia merasa perlu angkat bicara juga. "Kalau soal etika, nanti saya minta juga yang berkumis tak usah ke sini. Kalau begitu Pak Kapolri dan Jaksa Agung juga perlu diminta nggak usah masuk ruang sidang," ujarnya, disambut gelak tawa hadirin. Kumis menjadi semacam ikon kampanye Fauzi Bowo. (umi)
Bupati Tanah Datar Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin Bangunan di Sepanjang Sungai Anai
Bupati Tanah Datar tidak pernah menerbitkan IMB kepada pihak-pihak mendirikan bangunan di sepanjang bantaran Sungai Batang Anai yang masuk dalam kawasan hutan lindung.
