Penjelasan Pemerintah Soal Kenaikan Anggaran Subsidi Listrik

VIVAnews - Pemerintah mengajukan kenaikan anggaran subsidi listrik, selain subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal, tahun ini, pemerintah menaikkan tarif listrik secara bertahap tiga bulan sekali, sehingga total sebesar 15 persen.

Subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 diajukan sebesar Rp99,97 triliun dari sebelumnya Rp80,9 triliun.

Sementara itu, subsidi BBM, bahan bakar gas (BBG), dan bahan bakar nabati (BBN) dinaikkan menjadi Rp209,9 triliun dari sebelumnya Rp193,7 triliun dalam APBN 2013.

Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, di Gedung DPR, Jakarta, Senin 27 Mei 2013, mengungkapkan bahwa naiknya anggaran subsidi listrik dan lainnya itu, karena adanya perubahan asumsi makro, antara lain harga minyak Indonesia (ICP) dari US$100 per barel menjadi US$108 per barel.

Selain itu, menurut dia, adanya selisih pembayaran akibat perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipatok Rp9.600 per dolar dari sebelumnya Rp9.300 per dolar.

"Jadi, sebenarnya apa yang terjadi, karena implikasi perubahan nilai tukar, sehingga berlaku untuk semua pengeluaran lain yang ada kaitannya dengan penggunaan mata uang asing. Demikian juga dengan perubahan harga minyak dunia. Kalau di situ ada penerimaan atau pengeluaran, pasti terimplikasi," ujar Mahendra.

Mahendra menjelaskan, perubahan postur anggaran tersebut merupakan hal yang wajar. Terlebih lagi, perubahan tersebut disesuaikan dengan dinamika ekonomi global yang saat ini masih belum stabil.

Apakah kenaikan tarif listrik yang dilakukan dapat meredam jebolnya anggaran subsidi listrik pada tahun ini, dia belum bisa memastikan. Pemerintah, menurut dia, akan terus memantau efektivitas kebijakan tersebut.

"Kami kan lihat lagi, dievaluasi mendekati akhir tahun dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan dalam tarif listrik. Saya tidak bisa mengonfirmasi sekarang," tuturnya. (art)