Psikolog Politik Sarankan PDIP Capreskan Jokowi

Jokowi dalam Rakernas PDIP.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVAnews
Jelang May Day, 2.500 Buruh Tangerang Bakal Bergerak Menuju Jakarta
– Psikolog politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, meminta PDI Perjuangan tidak terlambat mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Menurutnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu wajib mengambil langkah yang tepat demi memenangkan pemilu legislatif 2014.

PDIP Siap Usung Khofifah di Pilgub Jatim 2024, Risma Tak Masuk Rekomendasi

“PDIP jangan mengumumkan Jokowi setelah pileg. Kalau perlu seminggu sebelum bulan April,” kata Hamdi dalam konferensi pers hasil survei Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG) di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis 12 September 2013.
Diburu Hingga Sulawesi, Tiket Konser Sheila On 7 'Tunggu Aku Di Pekanbaru' Habis Terjual


Hamdi mengatakan 45,8 persen orang Indonesia yakin atas pilihannya kepada Gubernur DKI Jakarta itu. Angka tersebut diprediksi melebihi perolehan suara PDI Perjuangan sendiri dalam Pemilu 2014.

“Kalau PDIP cerdas mencermati itu, harusnya caranya berpikir seperti ini: ketika orang lebih percaya Jokowi dibanding PDIP, PDIP harus cerdik memanfaatkan,” ujar Hamdi.

Hamdi menyarankan kepada PDIP untuk mengkapitalisasi pesona yang dimiliki Jokowi. Menurutnya, strategi tersebut sah dan wajar dalam proses politik. “Pencapresan Jokowi jadi jangkar untuk publik agar memilih PDIP. Jadi rakyat tidak ragu-ragu,” kata dia.


Dalam survei SSSG yang dirilis hari ini, Jokowi meraih elektabilitas tertinggi dibanding tokoh-tokoh lain yang mungkin maju dalam Pemilihan Presiden 2014.


Berikut daftar elektabilitas kandidat bakal capres menurut survei SSSG:

1. Joko Widodo 45,8 persen

2. Jusuf Kalla 9 persen

3. Dahlan Iskan 7,5 persen

4. Prabowo Subianto 6,8 persen

5. Mahfud MD 5,8 persen

6. Wiranto 3,6 persen

7. Aburizal Bakrie 2,4 persen

8. Megawati Soekarnoputri 1,8 persen

9. Chairul Tanjung 1,6 persen

10. Hatta Rajasa 1 persen

11. Hidayat Nur Wahid 0,7 persen

12. Sri Sultan Hamengkubuono 0,5 persen

13. Surya Paloh 0,5 persen

14. Ani Yudhoyono 0,4 persen

15. Pramono Edhie Wibowo 0,4 persen

16. Sri Mulyani 0,4 persen

17. Tidak tahu/tidak jawab 10,8 persen

18. Lainnya 1 persen


Survei SSSG dilaksanakan 25 Agustus-9 September 2013. Metode pengumpulan data dengan wawancara melalui telepon. Populasi survei adalah seluruh warga di 10 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Balikpapan yang memiliki telepon rumah. Kriteria responden adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu.


Dalam penelitian ini, sampel diambil dari hasil mengacak nomor telepon yang terdapat di dalam buku Telkom. Jumlah sampel 1.250 responden. Sementara tingkat keyakinan 95 persen,
sampling error
penelitian sekitar 2,77 persen akan tetapi
nonsampling error
dimungkinkan dapat terjadi. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya