Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Didik J Rachbini, membeberkan sejumlah kegagalan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, selama dua tahun masa pemerintahan, banyak pekerjaan Jokowi tidak selesai.
"Contohnya, setiap 10 tahun atau lebih mobil masuk Jakarta wara wiri itu naik hampir dua kali lipat. Ini
kan
masalah, harus ada antisipasi kebijakan. Antisipasinya harus membatasi kendaraan yang ekstrem maupun tidak ekstrem, tapi kebijakan itu tidak ada," kata Didik saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu 22 Maret 2014.
Didik melanjutkan, kebijakan ekstrem misalnya yang diterapkan di Singapura. Bagi penduduk yang punya mobil, kemudian membeli mobil baru lagi, maka mobil yang lama dihancurkan.
"
Nah
ini tidak ada, berarti kebijakan ini sudah gagal," ujarnya.
Didik melanjutkan bahwa sejak awal, Jokowi seharusnya mengambil kebijakan untuk mengatasi macet karena permintaan masyarakat itu selalu macet, banjir, ekonomi dan pengangguran. Pada awal atau jangka pendek pemerintahannya, 3-6 bulan, dia harus membereskannya.
"Apa jangka pendek? Lintasan ke bidang orang, kereta api maupun mobil, motor tidak boleh ada. Harus ada
underpass
, ada jembatan penyeberangan, jembatan layang. Sehingga pengurangan (macet) itu bisa terjadi. Paling tidak 25, 20 persen bisa dikurangi tapi tidak dilakukan," imbuhnya.
Baca Juga :
Toyota Hilux Listrik Bakal Meluncur pada 2025
Didik lalu menyoroti persoalan banjir yang belum terselesaikan sama sekali. Dia menuturkan pada tahun 2007, dalam waktu singkat diselesaikan BKT karena inisiatif DPR bersama Wakil Presiden, dan menteri keuangan dengan gelontoran anggaran Rp2,5 triliun.
"Gubernur yang lama cepat bebaskan tanah. Jadi itu kanal sama seperti yang Belanda bangun 100 tahun lalu. Sekarang apa yang ada? Waduk Ria Rio, itu mah
ngeruk-ngeruk
waduk dari dulu sudah ada, tapi
nggak
dipublikaskan," celotehnya.
Terkait pencalonan Jokowi sebagai calon presiden (capres) 2014, Didik tidak mempersoalkan karena yang bersangkutan memiliki elektabilitas yang tinggi. Namun, dia menegaskan mantan Wali Kota Solo itu tetap layak dikritik.
"Kalau tidak, masalah kebijakan akan tercecer ke belakang," ucapnya. (one)
Halaman Selanjutnya
Didik lalu menyoroti persoalan banjir yang belum terselesaikan sama sekali. Dia menuturkan pada tahun 2007, dalam waktu singkat diselesaikan BKT karena inisiatif DPR bersama Wakil Presiden, dan menteri keuangan dengan gelontoran anggaran Rp2,5 triliun.
